Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Gerindra Sandiaga Uno ikut angkat suara seputar permasalahan antara pengurus RT/RW dan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait penggunaan aplikasi Qlue untuk mengukur kinerja.
"Saya sampaikan bahwa technology digital sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian kita," kata bakal calon gubernur Jakarta dari Partai Gerindra kepada Suara.com, Senin (30/5/2016).
Namun, menurut Sandiaga, yang terpenting ialah menyiapkan para pengurus RT dan RW agar mereka mampu memanfaatkan aplikasi tersebut sebaik-baiknya dan sesuai dengan rencana pemerintah.
"Tinggal membantu ketua RT dan RW adaptasi," kata dia.
Dan yang lebih penting lagi, kata Sandiaga, pola komunikasi antara atasan dan bawahan juga harus diperbaiki agar efektif.
"Dan perbaiki komunikasi," katanya.
Seperti diketahui, saat ini, pemberian uang operasional buat ketua RT dan RW didasarkan pada laporan kinerja mereka lewat aplikasi Qlue. Dengan demikian kinerja mereka menjadi terukur dan transparan. Pendapatan mereka sekarang akan sangat tergantung dari laporan kinerja per hari. Para ketua RT diminta mengirimkan minimal tiga laporan per hari, untuk masing-masing laporan dibayar Rp10 ribu. Sedangkan untuk ketua RW masing-masing laporan akan dibayar Rp12.500. Dengan demikian, untuk ketua RT yang rajin bisa mendapat gaji sebulannya Rp975 ribu, sementara ketua RW Rp1,2 juta. Aplikasi ini sebenarnya juga menghemat penggunaan kertas.
Qlue merupakan aplikasi untuk menampung semua permasalahan warga, mulai dari kemacetan, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, sampai pelayanan publik yang tak maksimal di pemerintahan, puskesmas, sampai rumah sakit. Warga tinggal membuat tulisan dan foto lalu mengunggah ke aplikasi Qlue. Aplikasi ini bisa di-download lewat Play Store.
Semua laporan warga tersebut kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan Cepat Respons Opini Publik. Aparat pemerintah diharuskan menginstall-nya juga, terutama CROP, agar cepat tanggap.
Namun, sebagian pengurus RT dan RW menolak dengan berbagai alasan.
