Revisi UU Pilkada Haruskan Pemerintah Tunjuk Ratusan Pejabat

Dythia Novianty, Dian Rosmala

Minggu, 05 Juni 2016 | 14:08 WIB
Revisi UU Pilkada Haruskan Pemerintah Tunjuk Ratusan Pejabat
Koalisi Kawal RUU Pilkada berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil Pilkada Berintegritas merupakan aliansi dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesian Corruption Watch (ICW), Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR), Kode Inisiatif dan IPC menilai, hasil Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah memiliki banyak kelemahan.

Salah satu yang dipersoalkan adalah terkait penataan waktu penyelenggaraan Pilkada yang dinilai akan berselisih dengan masa jabatan beberapa kepala daerah. Di dalam ketentuan undang-undang Pilkada hasil revisi, disebutkan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak secara keseluruhan dipercepat, dari awalnya tahun 2027 menjadi 2024.

"Terkait dengan akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2022 dan 2023 yang merupakan hasil Pilkada 2017 dan 2018, tidak akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah, melainkan akan ditunjuk pelaksana tugas kepala daerah sampai dilaksanakan Pilkada serentak tahun 2024," kata koordinator JPPR, Fadli Ramdhanil, di Kedai Kopi Deli, Jakarta, Minggu (5/6/2016).

Menurutnya, dengan adanya ketentuan tersebut, maka pemerintah akan diberatkan dengan menunjuk ratusan pejabat pelaksana tugas kepala daerah.

"Hal ini penting untuk diperhatikan, karena akan ditunjuk 101 pejabat kepala daerah untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, dan 171 untuk kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023," kata Fadli.

Dia pun mewanti-wanti, terkait stabilitas pemerintahan daerah beserta pelayanan publiknya, sampai terpilihnya kepala daerah baru yaitu tahun 2024.

"Pemerintah penting untuk menyiapkan sejumlah orang yang tidak sedikit, untuk menjadi pejabat kepala daerah, dengan jaminan bahwa kondisi tersebut tidak akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemenuhan pelayanan publik di daerah," tutur Fadli.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Hasil Revisi UU Pilkada Dinilai Masih Lemah

Hasil Revisi UU Pilkada Dinilai Masih Lemah

News | Minggu, 05 Juni 2016 | 13:25 WIB

MK Harus Waspada Judicial Review UU Pilkada Disusupi Tangan Lain

MK Harus Waspada Judicial Review UU Pilkada Disusupi Tangan Lain

News | Jum'at, 03 Juni 2016 | 15:30 WIB

Politisi PKS Kompori Anggota Dewan Gugat ke MK Soal UU Pilkada

Politisi PKS Kompori Anggota Dewan Gugat ke MK Soal UU Pilkada

News | Jum'at, 03 Juni 2016 | 14:32 WIB

Revisi UU Pilkada Bakal Diselesaikan di Paripurna

Revisi UU Pilkada Bakal Diselesaikan di Paripurna

News | Selasa, 31 Mei 2016 | 13:46 WIB

Terkini

OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Gimana Dampaknya bagi Industri Kripto?

OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Gimana Dampaknya bagi Industri Kripto?

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 08:35 WIB

Berani Tidak Disukai: Refleksi Diri untuk Lepas dari Ekspektasi Sosial

Berani Tidak Disukai: Refleksi Diri untuk Lepas dari Ekspektasi Sosial

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 08:30 WIB

Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!

Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!

Jakarta | Jum'at, 20 November 2026 | 08:29 WIB

Mendagri Raih Penghargaan Tokoh Peningkatan Layanan Publik dan Pengendalian Inflasi Daerah

Mendagri Raih Penghargaan Tokoh Peningkatan Layanan Publik dan Pengendalian Inflasi Daerah

News | Jum'at, 20 November 2026 | 08:27 WIB

Cara Transfer Chat WhatsApp ke HP Android Baru Tanpa Google Drive

Cara Transfer Chat WhatsApp ke HP Android Baru Tanpa Google Drive

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 08:24 WIB

Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden

Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden

Kaltim | Jum'at, 20 November 2026 | 08:23 WIB

Usut Kasus Suap! KPK Cecar Kepala Bea Cukai Tanjung Mas Soal Alur Impor dan Penyitaan Kontainer

Usut Kasus Suap! KPK Cecar Kepala Bea Cukai Tanjung Mas Soal Alur Impor dan Penyitaan Kontainer

News | Jum'at, 20 November 2026 | 08:20 WIB

JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja

JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja

Jogja | Jum'at, 20 November 2026 | 08:17 WIB

Terbuai Rayuan Cinta Berujung Penipuan, OJK Ingatkan Bahaya Love Scam

Terbuai Rayuan Cinta Berujung Penipuan, OJK Ingatkan Bahaya Love Scam

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 08:12 WIB

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, AMPB Gembira

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, AMPB Gembira

Jawa Tengah | Jum'at, 20 November 2026 | 08:11 WIB

×