Suara.com - Komisaris Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan 11 program prioritas yang merupakan turunan dari delapan misinya sebagai calon Kapolri, dalam uji fit and proper test di Komisi III DPR, Kamis (23/6/2016).
"Ada 11 program prioritas untuk Polri modern, pertama reformasi internal Polri dengan pembenahan karir yang belum optimal," katanya.
Reformasi internal Polri, katanya, akan dilakukan dengan memperkuat soliditas internal lewat komunikasi yang lebih terbuka antara atasan dan bawahan.
Selain itu, dia akan menjalankan evaluasi karir dan penerapan rekam jejak dalam penempatan personel serta proses rekrutmen yang bersih, transparan, humanis dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Mewujudkan anti korupsi dan menguatkan pakta integritas, disiplin dan penegakkam hukum," ujarnya.
Program keduanya mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses karena sampai sekarang keberadaan calon dan respons yang lambat membuat layanan publik kepolisian susah diakses.
Tito menyatakan akan memperbaiki layanan publik dengan menyederhanakan pelayanan dan memodernisasi sistem pelayanan publik.
"Lalu agar mudah dan bebas calo misalnya pembuatan SIM secara online dan SKCK online," katanya.
Ketiga, Tito akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan ideal.
Dia menjelaskan pula bahwa program peningkatan profesionalisme Polri, antara lain akan dilakukan melalui peningkatan kualitas delapan standar pendidikan Polri, peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan dan mengoptimalkan sistem manajemen kinerja.
"Menyusun rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi dan moderninsasi almatsus dan alpakam Polri," ujarnya.
Program keempatnya meningkatkan kesejahteraan anggota Polri, antara lain melalui peningkatan tunjangan kinerja yang ditargetkan mencapai 100 persen pada 2019.
Selain itu, menurut dia, upaya peningkatan kesejahteraan bisa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan perumahan dinas anggota, serta meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi anggota Polri dengan menambah jumlah rumah sakit.
"Peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di daerah perbatasan di Papua, peningkatan dukungan operasional Babinkamtibmas, mengupayakan program wirausaha bagi anggota polri, dan dukungan asuransi ekselamatan kerja bagi anggota polri," katanya.
Kelima, dia ingin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
