Rapat di Kapal Perang, Jokowi: Percepat Pembangunan Natuna

Suara.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri kabinet kerja mengenai percepatan pembangunan di Natuna. Tak seperti biasa, rapat itu diadakan di kapal KRI Imam Bonjol - 383, Kamis (23/6/2016).

Dalam rapat terbatas di wilayah Natuna, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada menteri terkait agar dilakukan percepatan pembangunan di Natuna. Natuna merupakan salah satu pulau terdepan Indonesia yang garis batas dengan sejumlah negara yakni Malaysia, Vietnam dan Kamboja.

"Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas maupun pembangunan ekonomi seperti industri perikanan, gas, dan pariwisata bahari perlu segera dilakukan," kata Jokowi.

Dia juga berpesan agar patroli dan penjagaan kawasan Natuna harus ditingkatkan.‎ Mengingat maraknya kapal kapal asing yang melakukan pencurian ikan atau illegal fishing.

‎"Saya minta kemampuan TNI dan Bakamla dalam menjaga laut harus lebih ditingkatkan, baik dalam hal kelengkapan teknologi radar maupun kesiapannya," ujar dia.

Fokus pada Industri Perikanan dan Migas

Usai rapat terbatas, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan agar pengembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya difokuskan pada industri perikanan dan migas.

"Dalam ratas tadi, Presiden sudah mendengarkan paparan dari semua menteri dan menyampaikan beberapa pesan atau arahan. Presiden meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitaranya dikembangkan terutama dua hal, yaitu untuk perikanan dan kedua migas," tutur dia kepada wartawan.

Pada saat rapat terbatas dilaksanakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said memberikan informasi terkait 16 blok migas yang ada di sekitar wilayah Kepulauan Natuna di mana lima blok sudah menjalankan produksinya sementara 11 lainnya sedang dalam tahap eksplorasi. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menerangkan rencana pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu di wilayah tersebut.

"Nah poin yang ketiga, selain pengembangan ekonomi di bidang perikanan dan juga migas, Panglima TNI tadi juga menyampaikan rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya," kata Retno.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai ketersediaan listrik di wilayah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir dalam keterangan pers tersebut menyebut pasokan listrik sedang dipersiapkan.

"Bapak Menteri ESDM tadi sudah mengatakan bahwa gas sedang dialihkan ke Pulau Pemping dan itu akan menyediakan pasokan listrik sekitar 50 MW," ujar Luhut.

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan A Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Keamanan Laut Arie Soedewo, serta Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.