Lulusan terbaik dari perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang terakreditasi "A" mendapatkan prioritas menjadi pegawai negeri sipil (PNS), kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
"Lulusan terbaik yang meraih 'cum laude' tetap harus mengikuti tes sebagai formalitas," ujarnya ditemui di sela-sela kunjungannya ke Kudus, Jawa Tengah, Jumat (15/7).
Menurut dia, lulusan terbaik yang disediakan jalur khusus untuk diterima sebagai PNS sudah pasti pintar, sehingga hanya mengikuti prosedur administrasinya.
Prioritas lulusan terbaik diterima PNS tersebut, kata dia, untuk mengisi kebutuhan pegawai setelah memperhitungkan kebutuhan pegawai melalui beberapa jalur penerimaan PNS di luar moratorium.
Di antaranya, kata dia, melalui sekolah kedinasan, pendidikan, serta tenaga dokter.
"Selebihnya, diambilkan dari jalur perguruan tinggi dengan akreditasi 'A', khususnya bagi sarjana berprestasi lulusan 'cum laude'," ujarnya.
Selain berprestasi, kata dia, perguruan tingginya juga harus memenuhi standar penyelenggaraan akademik bertaraf internasional dengan akreditasi "A".
Ia mengatakan, moratorium masih berlangsung hingga tiga tahun mendatang.
"Terkecuali untuk pemenuhan tenaga di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, penyuluh pertanian dan sekolah kedinasan tetap dibuka," ujarnya.
Saat ini, kata dia, jalur-jalur penerimaan pegawai melalui beberapa jalur tersebut sudah dibuka, di antaranya IPDN, Sekolah Ilmu Statistik, STAN, Sekolah Tinggi Intelijen, serta sekolah perhubungan.
Dengan era digital seperti sekarang, kata dia, tidak lagi diumumkan melalui media cetak karena biayanya cukup mahal.
"Mereka yang mengikuti perkembangan informasi melalui internet biasanya lebih mengetahui adanya informasi penerimaan PNS melalui jalur-jalur khusus tersebut," ujarnya.
Demikian halnya, kata dia, seleksi tenaga perawat yang membutuhkan 42.000 formasi, sedangkan yang disediakan sebanyak 38.000 formasi juga sudah mulai proses seleksi.
"Seleksi guru garis depan untuk ditempatkan di daerah terpencil juga sudah mulai," ujarnya.
Bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi pegawai pemerintah, kata dia, harus masuk melalui jalur-jalur di sektor-sektor yang memang prioritas nawacita yang dikecualikan untuk moratorium.
Bagi daerah yang hendak mengajukan kebutuhan pegawai, kata dia, akan diperiksa terlebih dahulu, mengingat formasi umum belum dibuka.
"Jika anggaran pegawainya masih 40-an persen, seperti halnya Kabupaten Kudus tentu asih bisa mengajukan penambahan pegawai, khususnya untuk tenaga guru, perawat, atau tenaga ahli sipil," ujarnya. (Antara)
TERPOPULER
