Infografis
Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Syahrial mengatakan sebelum ada keputusan dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, kader PDI Perjuangan boleh-boleh saja menyatakan tidak mau mendukung Basuki Tjahaja Purnama maju ke pilkada Jakarta periode 2017-2022.
"Ya orang bebas saja. Sebelum ada keputusan ya bebas saja, mau menolak kek mau menerima kek," kata Syarial kepada Suara.com, Senin (1/8/2016).
Tetapi kalau nanti sudah ada keputusan dari Megawati, mau tidak mau semua kader harus melaksanakannya.
"Tapi setelah ada keputusan dari Bu Mega, itu harus satu, harus sepakat semua. Tidak ada lagi yang lain daripada keputusan Bu Mega. Kader wajib mengikuti perintah dari ketua umum," kata dia.
Syahrial yang merupakan anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan mengaku belum tahu jumlah kader yang menolak Ahok.
"Wah saya nggak tahu itu, tanya saja sendiri ke Pak Gembong (Warsono) kalau gitu. namanya siapa saja yang nolak," kata dia.
Sebelumnya, Gembong Warsono yang menjabat Kepala Badan Pemenangan Pemilu DKI Jakarta mengatakan 80 persen kader PDI Perjuangan di Jakarta menolak Ahok diusung ke bursa pilkada. Mereka menginginkan PDI Perjuangan mencalonkan kader sendiri.
"Suara yang berkembang itu. Kalau bicara 100 persen (nolak Ahok) nggak ada 100 persen," kata Gembong di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (31/7/2016).
"80 persen menghendaki tidak incumbent, dan 80 persen itu menghendaki kader," Gembong menambahkan.
