Suara.com - Setelah dilaporkan institusi TNI, BNN, dan Polri ke Bareskrim Polri atas tuduhan melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar mengajak masyarakat untuk mengingatkan bahwa ketiga institusi tersebut merupakan bagian daripada masyarakat.
"Saya mau mengajak mari kita sama-sama mengingatkan bahwa Polri, BNN dan TNI, mereka adalah milik publik," kata Haris di kantor Kontras di Jalan Kramat II, nomor 7, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Pernyataan Haris terkait tulisannya yang tersebar di media sosial tentang dugaan keterlibatan pejabat penegak hukum dalam bisnis narkoba berdasarkan hasil wawancara dengan Freddy Budiman yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik dan fitnah institusi TNI, BNN, dan Polri.
Haris mengatakan hingga saat ini publik masih diresahkan oleh maraknya peredaran narkoba. Itu sebabnya, TNI, BNN, dan Polri harus benar-benar memberantasnya, meskipun diduga ada keterlibatan oknum.
"Publik yang hari ini juga resah bahwa narkoba masih beredar, jadi sebetulnya tidak perlu membangun dikotomi (Polri, TNI, BNN dengan masyarakat) yang terlalu luas," ujar Haris.
Dalam kasusnya, Haris memposisikan diri sebagai masyarakat yang mencoba memberikan informasi kepada publik atas apa yang dia ketahui dari Freddy. Tapi, informasi yang dia sampaikan justru ditafsirkan sebagai pencemaran nama baik.
"Saya akan hidup di tengah masyarakat, saya mengambil informasi dari masyarakat, jadi menurut saya Ini sebuah peluang (peluang untuk mengungkap gembong narkoba)," kata Haris.
