Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menganggap sindiran Presiden Joko Widodo soal penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang belum maksimal hanya candaan.
"Nggaklah, itu kan untuk daerah lain. Daerah lain kan dapet Dana Alokasi Umum (DAU/yang dikirim pusat)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Menurutnya, sindiran Jokowi hanya ditujukan kepada daerah yang mendapat DAU dari pemerintah pusat. Dana alokasi umum dikatakan Ahok biasanya langsung masuk ke kas daerah dan tersimpan pada bank daerah masing-masing. Sedangkan DKI, menurutnya, sudah tidak lagi menerima DAU.
"Tapi uang yang dikirim dari puast disana dimasukin lagi ke bank, kalau kita kan nggak. Kita kan nggak dikirimin duit dari pusat," ujar Ahok.
Anggaran DKI yang masih tersimpan di bank sampai Juni 2016 dikatakan Jokowi sebesar Rp13,9 triliun dari total APBD DKI Jakarta. Dana sebesar Rp13,9 triliun itu dikatakan Ahok karena banyak proyek di DKI belum dibayarkan.
"Sekarang proyek-proyek kita kan baru mulai kerja. Kamu mau nggak bayar orang dulu sebelum mulai kerja? Nah itu," kata Ahok.
Terkait soal anggaran, Ahok hanya diminta oleh Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperbaiki arus kas atau cashflow DKI.
"Pak Jokowi udah bilangin sama Bu Sri, cashflow kita saja diatur," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, apabila arus kas baik, bisa berdampak baik juga bagi keuangan daerah dan sangat menentukan penerimaan dana bagi hasil DKI.
Diberitakan sebelumnya, di hadapan ratusan kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Presiden Joko Widodo menyindir Ahok terkait penyerapan APBD DKI yang belum maksimal.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat memaparkan 10 daerah terbesar yang menyimpan dana APBD-nya di bank secara terbuka.
"Pak Ahok, uangnya (APBD) memang gede, tapi menyimpannya juga gede. Masih ada Rp13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan. Jawa Barat nomor dua," kata Jokowi, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).
TERPOPULER
