Suara.com - Koordinator Koalisi Anti-Mafia Narkoba, Usman Hamid, menilai informasi dari Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar kontroversial. Informasi tersebut dinilai prematur karena tidak disertai data lengkap.
"Informasi Haris kontroversial, karena dianggap terlalu penting untuk tidak diabaikan oleh para aktivis, juga terlalu prematur untuk dipercaya," kata Usman dalam diskusi bertajuk 'Hitam Putih Pemberantasan Narkotika' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/8/2016).
Karena itu, Usman meminta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk menelusuri dan mendesak Haris Azhar mengungkap siapa saja pejabat BNN, Polri, dan Bea Cukai yang terlibat peredaran narkoba.
Apalagi, saat ini, Haris juga sudah dilaporkan oleh tiga institusi tersebut ke Bareksrim Mabes Polri.
Terlalu Berlebihan
Usman berpendapat bahwa laporan terhadap Haris Azhar berlebihan. Seharusnya, tiga lembaga yang melaporkan Haris berterima kasih terhadap Haris dan mengintropeksi diri, bukan malah melaporkan.
"Pelaporan itu berkenaan dengan tuduan kepada Haris karena mencemarkan nama baik institusi," katanya.
"Presiden juga telah mengatakan kalau pernyataan Haris, harus membuat institusi menginterpeksi diri. Presiden juga mempertimbangkan untuk dibentuk tim investigasi independen guna menelusuri kasus ini," dia melanjutkan.
Diharapkan, pembentukan tim investigasi independen, dapat menelusuri informasi Haris Azhar, juga membongkar jaringan narkoba di Indonesia.
Seperti diketahui, pasca-eksekusi mati gembong narkoba Freddy Budiman, Haris Azhar, melayangkan informasi tentang keterlibatan pejabat BNN, Polri, dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba di Indonesia. Khususnya narkoba yang diedarkan kelompok Freddy Budiman.
Haris juga mengungkap informasi soal dugaan suap ratusan miliar oleh terpidana mati narkoba kepada pejabat BNN dan Mabes Polri. Informasi tersebut didapat Haris dari Freddy Budiman, saat bertemu di Lapas Nusakambangan, pada 2014 lalu.
