Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menilai perlu dibangun sekolah dengan fasilitas asrama (boarding school) di daerah perbatasan. Itu dilakukan agar pendidikan di daerah itu kualitasnya tidak kalah dengan negara tetangganya.
"Selama ini pemerintah daerah di kawasan perbatasan belum menggarap masalah pendidikan ini dengan maksimal. Sehingga perlu diambil alih pemerintah pusat, termasuk para pengajarnya. Untuk iu perlu dibangun semacam 'boarding school' di daerah perbatasan tersebut," kata Mendikbud di sela kunjungannya di Universitas Negeri Malang (UNM), Minggu (7/8/2016).
Masalah pendidikan di daerah perbatasan menjadi bahasan pokok dalam diskusi antara Mendikbud dengan jajaran Rektorat UM yang diwakili Wakil Rektor I UNM, Haryono.
Pada awalnya diskusi itu membahas mengenai Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan Terluar Dan Tertinggal (SM3T) namun berkembang membahas berbagai hal terkait pendidikan di Tanah Air ke depan. Untuk pendidikan ke depan, Mendikbud minta UM dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk membuat platform pendidikan ideal di Indonesia.
Saat ini, lanjut Muhadjir, kabinet fokus pada ketidakmerataan pendidikan, bahkan Presiden Joko Widodo minta tidak hanya dilakukan reformasi, tetapi perubahan radikal, termasuk bagaimana membangun pendidikan di daerah perbatasan dengan negara lain.
Selain membahas pendidikan di daerah perbatasan, Mendikbud juga mendapat masukan soal keberadaan guru yang menjadi komoditas politik pada saat ada pemilihan umum daerah (Pilkada).
Masukan itu antara lain mengenai dampaknya pada guru yang tidak mendukung calon tertentu, karena status mereka sebagai PNS daerah, meski gaji mereka dari pusat. Sementara itu Haryono mengatakan akan menindaklanjuti berbagai topik diskusi dan permintaan Mendikbud tersebut.
"Untuk merealisasikan itu semua diperlukan konsep holistik. Namun yang pasti UM akan membantu, termasuk gagasan 'full day school' Senin hingga Jumat dan Sabtu libur," katanya.
Pada kesempatan itu Mendikbud juga menyampaikan permintaan maafnya kepada para pejabat dan seluruh civitas akademika UM, karena selama ini dirinya lebih dikenal sebagai Rektor UMM daripada sebagai dosen PLS (Pendidikan Luar Sekolah) di UNM.
"Saya minta maaf karena lebih dikenal sebagai Rektor UMM, namun setelah jadi menteri, akhirnya banyak yang tahu saya adalah warga UM. Saya rasa banyak yang ingin tahu siapa diri saya setelah presiden memilih saya menjadi menteri. Karena itu, rekam jejak saya sekarang banyak diketahui masyarakat, termasuk sebagai dosen UM," urainya. (Antara)
