Suara.com - Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan urusan penelusuran rekam jejak menteri adalah urusan eksekutif. Sehingga, Politikus Golkar ini mengatakan DPR tidak bisa ikut campur dalam mencari tahu rekam jejak menteri yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo, termasuk pelibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam mencari rekam jejaknya.
"Itu kan internal eksekutif ya, pasti mekanisme mereka semua sudah baku seperti selama ini. Jadi pertimbangan pasti sudah dilakukan dengan institusi yang ada," kata Ade di DPR, Senin (15/8/2016).
Dia meyakini Presiden sudah memperhitungkan untuk memilih Archandra menjadi menterinya. Menurutnya, pergantian kabinet pun juga sudah berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gejolak politik yang berarti.
"Nah sekarang ada kejadian ini, ini dunia politik jadi kita tidak boleh terlalu reaktif dengan apa yang ada sebaiknya segala sesuatu kita dalami dengan saksama," katanya.
Dia menambahkan DPR menanggapi serius masalah ini. Masalah ini, kata Ade, akan diserahkan kepada Komisi III untuk ditindaklanjuti.
Hal itu dilakukan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dan tidak ada kesimpangsiuran.
"Tadi sudah dibicarakan secara informal menyangkut hal itu, karena masalah ini cukup mengagetkan. Kebetulan kita akan membuka masa sidang pada tanggal 16. Akan kita rapimkan, kemudian Bamus dan kita tugaskan Komisi III," kata Ade.
