Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya

Suara.com - Palang kayu mirip salib berwarna merah menghiasi aksi demonstrasi mahasiswa di depan Plaza UOB, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).

Pantauan Suara.com, kedatangan massa yang membawa salib merah berukuran besar tersebut disambut meriah oleh massa yang sudah tertahan oleh aparat sejak siang hari tadi.

Diketahui, kayu salib tersbeut dibawa oleh Perhimpunan mahasiswa Katolik republik indonesia (PMKRI).

"Karena kami terinspirasi dari masyarakat ada Papua, terinspirasi film Pesta Babi," kata salah satu massa PMKRI.

Tidak ada tulisan di salib tersebut. Namun hal itu identik dengan film dokumenter karya Dandhy Laksono, Pesta Babi.

Berdasarkan narasi dalam film dokumenter berdurasi 90 menit tersebut, salib merah bagi masyarakat adat Papua Selatan merupakan tanda batas wilayah dan larangan keras bagi korporasi atau negara untuk masuk.

Selain itu, salib merah merupakan simbol perlawanan damai, doa, dan representasi penderitaan serta darah masyarakat adat Papua.

Sebagai informasi, film dokumenter Pesta Babi menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN), perkebunan sawit, tebu, dan pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektar di wilayah Papua Selatan (seperti Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi) yang mengancam ruang hidup suku-suku asli seperti Awyu, Muyu, Malind, dan Yei.

Diketahui bersama, dalam peringatan hari Sumpah Pemuda, sejumlah kampus menggelar aksi demonstrasi.

Salah satu aksi dilakukan oleh Komite Sadar, yang rencananya akan melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Sebagai informasi, Komite Sadar merupakan aliansi mahasiswa yang terdiri dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya BEM UI, KM ITB, SEMA UGM, BEM Undip, EM UB, BEM KM Unnes, BEM Unair, dan Aliansi BEM Se-Unpad.

Ada 5 tuntutan yang akan mereka sampaikan dalam aksi kali ini. Kelimanya yakni:

1. Tetapkan Status Bencana Nasional, Adili Korporasi yang Bertanggungjawab, dan Tuntaskan Integrasi Tata Kelola Lahan;

2. Wujudkan APBN untuk Kepentingan Rakyat dan Hentikan Pemborosan untuk Kepentingan Politik Berkedok Program Populis seperti MBG dan KDMP;

3. Turunkan Biaya Pendidikan dan Berikan Akses Layanan Dasar yang Merata;

4. Hentikan Penggunaan Hukum untuk Penyalahgunaan Kekuasaan dan Berantas KKN;

5. Kembalikan Kebebasan Bersuara, Adili Pelanggar HAM, dan Hentikan Militerisasi di Ruang Sipil.