Pimpinan DPR Tegaskan Sekat Parpol Tak Boleh Retakkan Komitmen Menjaga Konstitusi

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya kedewasaan berpolitik serta soliditas parlemen dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.

Lewat tayangan video resmi, Dasco menegaskan, bahwa perbedaan fraksi maupun partai politik tidak boleh meretakkan komitmen bersama demi kepentingan bangsa dan konstitusi.

"Sumpah Pemuda juga berbicara langsung kepada kehidupan politik kita. Asal partai, fraksi, atau daerah pemilihan bukan alasan untuk menolak berdiri bersama ketika konstitusi dan keselamatan bangsa menuntutnya," kata Dasco lewat pernyataan video didampingi Pimpinan DPR RI lainnya, Rabu (28/10/2026).

Dasco mengingatkan agar identitas partai tidak melupakan tujuan utama dalam bernegara. Menurutnya, parlemen harus hadir sebagai bagian dari perjuangan membenahi tata kelola negara.

"Partai adalah jalan pengabdian, fraksi adalah sarana memperjuangkan aspirasi, tetapi Indonesia adalah amanah kita bersama. Bhinneka Tunggal Ika tidak meminta kita menghapus perbedaan, melainkan mengelolanya dengan kedewasaan dalam bingkai kedaulatan rakyat, negara hukum, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Dasco.

Ia juga menambahkan bahwa bentuk nyata dari cinta tanah air adalah keberanian untuk terus berbenah dan memperbaiki kekurangan yang ada.

"Cinta tanah air bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Justru karena mencintai negeri ini, kita harus berani memperbaikinya," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dasco memaparkan kinerja DPR RI bersama pemerintah pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang telah menyetujui sejumlah rancangan undang-undang krusial, seperti reforma agraria, perlindungan ketenagakerjaan, hingga Satu Data Indonesia.

Menatap Masa Persidangan II yang akan datang, Dasco membeberkan empat RUU prioritas yang bakal dikerjakan secara cermat dan terintegrasi:

• RUU Keamanan dan Ketahanan Siber: Fokus memperkuat infrastruktur digital dan pengawasan yang menjamin privasi serta kebebasan berekspresi.
• RUU Masyarakat Adat: Memastikan pengakuan nyata terhadap masyarakat, wilayah, serta hak kolektifnya.
• RUU Administrasi Kependudukan: Menjamin identitas hukum dan layanan publik tanpa mengorbankan perlindungan data pribadi.
• RUU Perampasan Aset: Memungkinkan negara mengejar hasil kejahatan korupsi secara efektif dengan tetap menjunjung due process of law.

"Pengaturan tentang pembuktian, kontrol pengadilan, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik harus terang agar ketegasan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan," jelas Dasco.

Pimpinan DPR RI ini menyoroti bahwa keempat agenda legislasi tersebut harus terintegrasi dalam kerangka Satu Data Indonesia demi menjaga kedaulatan digital dan ketahanan nasional.

"Di sinilah kita dapat meneruskan ikrar 1928 dengan tanggung jawab zaman ini: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data Indonesia. Bukan mengubah teks sejarah, melainkan menerjemahkan semangat persatuannya," tuturnya.

Meski mendorong penguatan data nasional, Dasco menegaskan bahwa prinsip desentralisasi dan kewenangan daerah tetap harus dihormati.

"Negara yang kuat bukan negara yang menguasai semuanya dari pusat, melainkan negara yang mampu menyatukan kekuatan seluruh wilayahnya," pungkasnya.