Doa Menggemparkan, PKS: yang Baca Doa Gerindra, Begitulah

Siswanto, Dian Rosmala

Jum'at, 19 Agustus 2016 | 13:16 WIB
Doa Menggemparkan, PKS: yang Baca Doa Gerindra, Begitulah
Sidang Paripurna di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Isi doa penutup Sidang Paripurna MPR/DPR 2016 dan penyampaian pidato dari Presiden Joko Widodo, Selasa (16/8/2016), yang dibacakan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra H. R. Muhammad Syafi'i dinilai sebagian kalangan tendensius.

"Jauhkan kami dari pemimpin yang khianat yang hanya memberikan janji-janji palsu, harapan-harapan kosong, dan kekuasaan yang bukan untuk memajukan dan melindungi rakyat ini, tapi seakan-akan arogansi kekuatan berhadap-hadapan dengan kebutuhan rakyat," demikian salah satu kutipan doa Syafi'i kala itu.

Kalimat tersebut dinilai untuk menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menanggapi berbagai penafsiran terhadap isi doa Syafi'i, anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fikri Faqih tidak heran. Sebab, Syafi'i berasal dari partai oposisi pemerintah yang selama ini memang selalu memberikan kritik membangun kepada pemerintah.

"Yang baca doa Gerindra, saya kira karena itu Gerindra, wajar saja kalau Gerinda disuruh berdoa, ya begitulah kira-kira. Artinya secara politik begitu," kata Fiqri kepada Suara.com, Jumat (19/8/2016).

Menurut Fiqri isi doanya sebenarnya tidak bermasalah. Hanya saja karena disampaikan usai forum kenegaraan, menjadi kurang pas.

"Tapi apakah itu pas atau tidak, ini mungkin bisa dijadikan diskusi. Karena mungkin momentumnya, di tempat disaat Presiden menyampaikan pidato kenegaraan, itu kemudian ya kan isinya barangkali bertolak belakang," tutur Fiqri.

Fiqri tidak heran jika kemudian muncul pro dan kontra.

"Tapi kalau dinilai ini menjadi diskusi. Saya kira bisa menjadi pro kontra dan mungkin dianggap tidak terlalu pas dan sebagainya," Fiqri menambahkan.

Fiqri mengatakan penilaian terhadap isi doa Syafi'i kembali pada diri masing-masing. Bagi kalangan yang merasa dirugikan, akan menganggapnya tendensius. Sebaliknya, bagi yang tidak dirugikan, menganggapnya bagus.

"Tapi ini kan diskusi pas atau tidak, kan relatif. Kalau secara politik, ya karena Gerindra disuruh berdoa, ya doanya begitu menyampaikannya. Dan sesungguhnya, kalau esensinya sih doa itu umum, ya gak bermasalah," kata Fiqri.

"Cuma mungkin yang diluar teks itu, yang kemudian penyedap rasanya itu yang mungkin menjadi masalah. Misalnya kondisi kita kan memang lagi lemah, lagi kesulitan, kalau kemudian dipaparkan bahwa ada sekian ribu orang di Medan yang lagi kesulitan dan seterusnya itu, kan itu menjadi pro dan kontra," Fikri menambahkan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

DPR Usulkan Aset Pelaku Karhutla Dirampas Negara

DPR Usulkan Aset Pelaku Karhutla Dirampas Negara

News | Kamis, 05 November 2026 | 20:01 WIB

DPR-Pemerintah Sepakat Ubah Judul RUU Perampasan Aset, Korupsi Jadi Fokus Utama

DPR-Pemerintah Sepakat Ubah Judul RUU Perampasan Aset, Korupsi Jadi Fokus Utama

News | Kamis, 05 November 2026 | 18:25 WIB

Korupsi Saat Bencana Bisa Berujung Hukuman Mati, Ini Kata Ketua Komisi III DPR

Korupsi Saat Bencana Bisa Berujung Hukuman Mati, Ini Kata Ketua Komisi III DPR

News | Kamis, 05 November 2026 | 15:08 WIB

Pakar UGM Soroti Ketidakadilan Fiskal: PPh DPR Ditanggung Negara, Kenapa Pembalut Dipajaki?

Pakar UGM Soroti Ketidakadilan Fiskal: PPh DPR Ditanggung Negara, Kenapa Pembalut Dipajaki?

News | Kamis, 05 November 2026 | 11:01 WIB

Soal Pengerahan Pasukan TNI ke Jakarta, DPR Minta Publik Tak Berspekulasi

Soal Pengerahan Pasukan TNI ke Jakarta, DPR Minta Publik Tak Berspekulasi

News | Rabu, 04 November 2026 | 18:01 WIB

Kasus Penyadapan Prabowo: DPR Ingatkan Jangan Cuma Fokus Pidana, Etik Juga Harus Jalan

Kasus Penyadapan Prabowo: DPR Ingatkan Jangan Cuma Fokus Pidana, Etik Juga Harus Jalan

News | Rabu, 04 November 2026 | 17:55 WIB

Demokrat Sepakat dengan Gerindra Bawa Putusan MA soal Suket Gibran ke DPR

Demokrat Sepakat dengan Gerindra Bawa Putusan MA soal Suket Gibran ke DPR

News | Rabu, 04 November 2026 | 14:29 WIB

DPR Minta Polri Buka Terang Kasus Penyadapan Presiden, Minta Aktor Intelektual Dibongkar

DPR Minta Polri Buka Terang Kasus Penyadapan Presiden, Minta Aktor Intelektual Dibongkar

News | Selasa, 03 November 2026 | 22:55 WIB

Soal Isu Pemakzulan Wakil Presiden, Pengamat Nilai Proses DPR Bikin Terang Benderang

Soal Isu Pemakzulan Wakil Presiden, Pengamat Nilai Proses DPR Bikin Terang Benderang

Video | Selasa, 03 November 2026 | 12:00 WIB

DPR Siapkan Jalur Cepat Pembentukan UU, Pembahasan Dibatasi Satu Masa Sidang

DPR Siapkan Jalur Cepat Pembentukan UU, Pembahasan Dibatasi Satu Masa Sidang

News | Selasa, 03 November 2026 | 15:41 WIB

Terkini

Kasus Penyadapan Ilegal Jadi Alarm, DPR Bakal Perketat Kewenangan Penyadapan

Kasus Penyadapan Ilegal Jadi Alarm, DPR Bakal Perketat Kewenangan Penyadapan

News | Kamis, 05 November 2026 | 21:22 WIB

Bidpropam Polda Jabar Turun Tangan Usut Dugaan Pelanggaran di Polres Sukabumi

Bidpropam Polda Jabar Turun Tangan Usut Dugaan Pelanggaran di Polres Sukabumi

Jabar | Kamis, 05 November 2026 | 21:17 WIB

Presiden Kena Sadap, Pemerintah Didesak Perketat Regulasi Hingga Pengawasan Penyadapan

Presiden Kena Sadap, Pemerintah Didesak Perketat Regulasi Hingga Pengawasan Penyadapan

News | Kamis, 05 November 2026 | 21:15 WIB

Kakorlantas dan Astamaops Polri Cek 3 Pelabuhan di Cilegon, Pastikan Kesiapan Pengamanan Nataru

Kakorlantas dan Astamaops Polri Cek 3 Pelabuhan di Cilegon, Pastikan Kesiapan Pengamanan Nataru

Banten | Kamis, 05 November 2026 | 21:08 WIB

Izin Penyadapan Ilegal hingga Penghapusan Data, Irjen Slamet Uliandi Terancam 10 Tahun Penjara

Izin Penyadapan Ilegal hingga Penghapusan Data, Irjen Slamet Uliandi Terancam 10 Tahun Penjara

News | Kamis, 05 November 2026 | 21:00 WIB

Bye Kusam dan PIH! 4 Moisturizer Alpha Arbutin Cuma di Bawah Rp50 Ribuan

Bye Kusam dan PIH! 4 Moisturizer Alpha Arbutin Cuma di Bawah Rp50 Ribuan

Your Say | Kamis, 05 November 2026 | 21:00 WIB

7 Arti Mimpi Kecelakaan Mobil atau Motor Tapi Selamat

7 Arti Mimpi Kecelakaan Mobil atau Motor Tapi Selamat

Lifestyle | Kamis, 05 November 2026 | 20:55 WIB

Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?

Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?

News | Kamis, 05 November 2026 | 20:54 WIB

Ramai Isu Book Shaming: Saatnya Pembaca Bedakan Kritik Karya dengan Hinaan

Ramai Isu Book Shaming: Saatnya Pembaca Bedakan Kritik Karya dengan Hinaan

Your Say | Kamis, 05 November 2026 | 20:45 WIB

Pemerintah Desak Bank MNC Penuhi Hak Nasabah

Pemerintah Desak Bank MNC Penuhi Hak Nasabah

Bisnis | Kamis, 05 November 2026 | 20:43 WIB

×