Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghadiri acara Pemasyarakatan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) serta pelantikan Pokja Bidang Koperasi, Wirausaha dan UKM DPP Partai Golkar.
Dalam sambutannya, Ahok mendukung gerakan di bidang kewirausahaan tersebut. Ia pun menilai, masyarakat Indonesia belum memahami konsep ekonomi Indonesia yang menganut Pancasilais.
"Saya sangat mendukung gerakan ini, karena kalau kita bicara ilmu dagang, sebetulnya Pancasilais kita, banyak orang salah paham. Saya melihat Gerakan Golkar ini sangat baik. Kita beda dengan negara liberal atau neolib atau kapitalis," ujar Ahok di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (30/8/2016)
Menurut Ahok, konsep ekonomi liberal atau kapitalis memiliki konsep, bahwa masyarakat miskin diberikan pekerjaan agar tidak mengganggu pekerjaan masyarakat kelas elit. Sementara itu konsep ekonomi yang bersifat Pancasilais yakni bagaimana menaikkan derajat ekonomi masyarakat kelas bawah setara dengan kelas atas.
"Banyak konsep mereka orang miskin harus dikasih kerjaan supaya tidak mengganggu yang kaya. Kita beda, Pancasialis adalah bagaimana menaikan yang bawah supaya kesempatan lapangan tandingnya sama. Tentu yang kita lakukan dengan cara koperasi tapi koperasi tidak cukup, harus ada pihak pemerintah yang intervensi," kata Ahok.
Lebih lanjut, dirinya menegaskan Pemprov DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi masyarakat, untuk menikmati fasilitas di Jakarta dengan harga yang bisa dijangkau.
"Mungkin bapak ibu orang Bekasi, Tangerang, Depok, Jakarta itu kalau naik Transjakarta hanya Rp3.500 saja. Kami menyiapkan tiket bulanan tahunan," jelasnya.
"Bahkan kalau bapak ibu gajinya UMP, daftar menjadi nasabah Bank DKI bapak ibu tak perlu bayar bus. Ini menekan biaya transportasi. Kami juga menyuplai banyak rusun, karena perumahan juga masalah. Kalau perumahan bisa kami tekan biaya Rp5.000-Rp15.000 per hari, dengan subsidi bus sekolah anaknya dapat KJP, ada dokter, tentu biaya akan ditekan," sambungny.
Dalam acara tersebut, hadir pula Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham, Menteri Perindustrian Airlangga Hartato, Menteri UMKM dan Koperasi A.A. Gede Puspa Yoga, serta Wakil Ketua MPR Mahyudin.
