Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil Gubernur Sulawesi Utara Nur Alam dalam waktu dekat. Pasalnya, sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan terkait pemberian izin usaha pertambangan kepada PT. Anugrah Harisma Barakah sudah diperiksa penyidik.
"Segera, dan mudah-mudahan programnya tidak berlama-lama," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (31/8/2016).
Langkah cepat pemanggilan politisi Partai Amanat Nasional dilakukan karena KPK tidak ingin mengulang pengalaman masa lalu. Yaitu, tersangka terlalu lama menunggu kepastian hukum, bahkan pernah terjadi tersangka meninggal dunia sebelum diperiksa KPK lagi.
"Sudah ditetapkan jadi tersangka lama. Saya nggak seneng. Jadi kalau bisa begitu kita panggil nggak lama kemudian akan ditahan," kata Agus.
KPK menetapkan Nur Alam menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan surat keputusan terkait izin usaha pertambangan kepada Anugrah Harisma Barakah dari tahun 2009-2014.
Dia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan SK. Tiga SK yang diterbitkan yaitu SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
Anugerah merupakan perusahaan tambang yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan di bekas lahan konsesi PT. Inco.
KPK menjerat Nur Alam dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
