Infografis
Suara.com - Untuk meningkatkan pelayanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menggandeng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan seluruh warga Jakarta terdaftar dalam BPJS Kesehatan.
"Poin kerjasamanya adalah kita sepakat bahwa DKI ini menjadikan sebagaikan provinsi dengan cangkupan sehat semesta semuanya punya jaminan kesehatan, siapaun," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/9/2016).
BPJS Kesehatan, khususnya di Jakarta sudah memiliki program untuk peserta yang tidak mampu akan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan warga yang mampu akan membayar iuran perbulanya sendiri, begitupun kepada perusahaan wajib membiayai seluruh karyawannya.
"Sehingga ada kewajiban, semua perushaan, badan usaha di DKI wajib (mendaftar BPJS Kesehatan), seluruh karyawanya terdaftar," ujar dia.
Fahmi menerangkan pihaknya sempat menemukan kasus peserta BPJS yang terdaftar di kelas tiga tidak mampu membayar. Dengan adanya kasus tersebut nantinya peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu membayar akan ditanggung oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan keinginan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Pak gubernur berinisiatif yang (kemampuan membayarnya rendah) ini harusnya ditanggung pemerintah," ujar dia.
"Tapi kalau (peserta BPJS mendaftar di) kelas satu dan dua kenyataanya semangat mendaftar di kelas satu dan dua tapi faktanya nggak punya ability to pay disitu juga pak gubernur menyiapkan untuk menanggung lah jaminan kesehatannya," Fahmi menambahkan.
Sejauh ini diterangkan Fahmi, ada sekitar 65 persen masyarakat Indonesia sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Sedangan khusus di Jakarta baru sekitar 7 juta warga mendaftar BPJS Kesehatan atau sekitar 70 persen.
"Di DKI 70 persen, kita ingin 100 peresen (warga Jakarta mendaftar BPJS Kesehatan). DKI yang pertama," katanya.
Untuk mencapai target agar 100 persen warga Jakarta mendaftar BPJS Kesehatan, di kesempatan yang sama Ahok mengatakan akan meminta seluruh lurah di Jakarta untuk mengingatkan seluruh warganya terkait pentingya memiliki kartu jaminan kesehatan.
"Kita nggak ingin satu penduduk pun yang nggak ada jaminan kesehatan. Nanti keliahatan kan yang belum mendaftar, kita cocokan dengan data KTP," kata Ahok.
Ahok menyadari tidak mudah mencapai target 100 persen agar warga Jakarta mau mendaftar BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan banyak karyawan swasta yang perusahaanya sudah memiliki jaminan kesehatan diluar BPJS.
"Dia merasa sudah punya asuransi. Orang Jakarta kan banyak orang kaya, tapi kita pengen, kamu orang kaya pun harus ikut dong, namanya juga urunan, gotong royong, nah itu kita mau atur," ujar Ahok.
