Sadar tak memiliki kartu, Cecep akhirnya kembali naik ke jembatan untuk mencari jenis kendaraan lain.
"Saya kan baru (di Jakarta). Terus kalian menghalangi saya," kata Cecep.
KPK menetapkan Nur Alam menjadi tersangka pada Selasa (23/8/2016) lalu. Politikus Partai Amanat Nasional diduga menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan sejumlah surat keputusan Izin Usaha Pertambangan.
Dokumen yang bermasalah, di antaranya, SK persetujuan pencadangan wilayah pertambangan eksplorasi, SK persetujuan IUP eksplorasi, dan SK persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi buat PT. Anugerah Harisma Barakah sejak 2009-2014. Perusahaan itu diketahui bergerak dalam penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.
Nur Alam kena jerat hukum. Dia disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.