REGIONAL:
Suara.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang ingin memperpanjang jam operasional museum dan perpustakaan hingga pukul 23.00 WIB tak sepenuhnya disambut baik. Kebijakan ini dikhawatirkan hanya akan menambah masalah baru.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian meminta jika kebijakan tersebut dijalankan, tak perlu sampai menimbulkan pembengkakan anggaran. Pembukaan museum-perpustakaan sampai malam harusnya hanya sesuai kebutuhan saja.
"Kalau mau buka malam, sesuai kebutuhan saja. Dibutuhkan atau tidak. Membeludaklah kunjungan warga ke perpustakaan daerah. Jangan ini jadi pos anggaran baru lagi," ujar Justin kepada wartawan, Senin (5/5/2025).
Menurut Justin, penambahan waktu operasional tentu akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pegawai dan biaya operasional lainnya. Ia pun mempertanyakan urgensi perpanjangan jam buka tersebut, mengingat selama ini lonjakan pengunjung cenderung terjadi karena program yang digagas pemerintah, bukan karena minat alami masyarakat.
"Banyak anak-anak sekolah yang bahkan dibiayai oleh Dinas Perpustakaan, Dinas Pendidikan juga. Bahkan kalau yang dari Pulau Seribu, kalau ke sini disediain juga transportasinya. Jadi pengunjungnya enggak organik," tambahnya.
Alih-alih menambah beban APBD, Justin menyarankan agar Pemprov DKI lebih serius mengembangkan perpustakaan digital yang dinilai lebih relevan dengan perkembangan zaman.
"Kita ada websitenya dan di situ bisa pinjam buku. Jadi saya kira kita yang efisien saja yang sesuai dengan perkembangan zaman, kalau kita sudah telontorkan dana banyak untuk online perpustakaan ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana akan membuka perpustakaan-perpustakaan di Jakarta hingga malam hari, bahkan hingga pukul 11 malam.
"Perpustakaan akan kami buka sampai malam, mungkin jam 10 atau jam 11 malam. Kita akan segera lakukan karena ini merupakan bagian untuk memberikan pendidikan dan juga kesempatan kepada anak-anak yang membutuhkan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Kebijakan itu merupakan bagian dari program 100 hari kerjanya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi pelajar.
Pramono menegaskan bahwa peningkatan akses ke fasilitas pendidikan, seperti perpustakaan, taman, dan museum merupakan bagian dari komitmennya untuk menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan.
Mengenai program pemutihan ijazah tahap kedua bagi siswa dari keluarga tidak mampu, yang selama ini tidak bisa mengambil ijazah karena kendala biaya, kata dia, pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 ini, sebanyak 371 siswa telah menerima manfaat di tahap kedua.
"Hari ini sebanyak 371 siswa menerima bantuan untuk tahap kedua. Sehingga sebanyak 488 siswa telah menerima program pemutihan ijazah senilai Rp1,69 miliar," jelas Pramono.
Pemprov DKI Jakarta menargetkan 6.652 siswa untuk menerima manfaat pemutihan ijazah tahun ini.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi warga Jakarta yang mengalami hambatan dalam mengakses ijazahnya karena persoalan ekonomi.
“Program ini penting agar para siswa bisa melanjutkan pendidikan atau memanfaatkan ijazahnya untuk mencari pekerjaan. Tidak boleh ada anak Jakarta yang tertahan masa depannya hanya karena tidak mampu menebus ijazah,” kata Pramono.
TERPOPULER