Suara.com - Anggota Komisi I DPR Bobby Adithyo Rizaldi mengatakan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan judicial review Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
"Putusan MK itu tidak hanya untuk Pak Novanto, tapi harus menjamin privasi publik menjadi terlindungi secara konstitusional," kata Bobby dalam pernyataannya, Minggu (11/9/2016).
MK telah mengabulkan gugatan Setya Novanto dalam kasus 'Pemufakatan Jahat atau Papa Minta Saham'. MK menilai, rekaman yang menjadi alat bukti dalam kasus ini dianggap tidak sah karena bukan dilakukan oleh perangkat hukum atau intelijen.
"Setelah hasil final MK ini, Komisi I akan memastikan bahwa di luar perangkat hukum dan intelijen negara, dilarang melakukan penyadapan atau rekaman ilegal pribadi yang disebar," kata Politikus Golkar ini.
Selain itu, Komisi I DPR, katanya, juga akan memastikan revisi UU ITE mengatur soal cyber bullying, agar masyarakat terlindungi dari pembunuhan karakter di ruang publik, baik dari fitnah atau mobilisasi opini negatif.
Sebelumnya diberitakan, Hakim Kontitusi, Arief Hidayat mengatakan gugatan tentang rekaman atau penyadapan yang dilayangkan oleh Setya Novanto memenuhi unsur pelanggaran UUD 1945 selama frasa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti.
"Permohonan pemohon diterima sebagian sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti penegakan hukum atas permintaan oleh kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam UU ITE," jelasnya saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Arief menjelaskan bahwa Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 44 huruf b dalam UU ITE, tidak mempunyai hukum yang mengikat selama tidak dimaknai khususnya frasa informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti.
Sementara itu, Hakim Konstitusi lainnya Manahan MP Sitompul menyampaikan bahwa ada kekurang-lengkapan peraturan yang ada di Indonesia mengenai penyadapan.
"Untuk melengkapi hal itu, dalam pertimbangan Mahkamah, yang termasuk di dalamnya tidak semua orang bisa melakukan penyadapan, maka pemberlakuan bersyarat dalam UU ITE beralasan hukum," jelasnya.
Mahkamah menegaskan dalam pemberlakuan penyadapan, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu atas permintaan penegak hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE.
