Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut pemerintah melakukan tindakan yang berbahaya dengan membuat kebijakan yang kerap berubah-ubah. Contohnya kebijakan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang sekarang dimulai lagi, padahal sebelumnya dihentikan.
"Ya ini kan pengelolaan kebijakan oleh pemerintah ini kelihatan sama sekali tidak harmonis antara menteri satu dengan menteri lain. Antara menteri yang lama dan yang baru," kata Fadli di DPR, Kamis (15/9/2016).
"Ini menunjukkan segala sesuatu yang dilakukan tanpa dasar perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Saya kira ini sangat membahayakan dalam menyelenggarakan negara. Bisa hancur negara kalau kayak begini cara memerintahnya. Ketidakjelasan dan ketidakpastian," Fadli menambahkan.
Politikus Gerindra mengatakan masalah hukum proyek reklamasi Teluk Jakarta harus diperjelas lagi, apakah melanggar hukum atu tidak, sehingga dasar untuk melanjutkan proyek menjadi kuat.
Proyek reklamasi digugat oleh Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia ke Pengadilan Tata Usaha Negara. PTUN akhirnya memutuskan mengabulkan sebagian gugatan dengan meminta Gubernur Jakarta mencabut SK reklamasi. Namun, pemerintah melakukan banding.
"Harusnya dihormati dulu dong proses hukum nggak bisa seenaknya seperti itu," tuturnya.
Sikap pemerintah yang demikian, menurut Fadli, menimbulkan preseden yang buruk di masyarakat. Pemerintah diianggap tidak memberikan keteladanan dalam menaati hukum.
"Kalau demikian, orang lain akan menirukan hal yang sama," tuturnya.
"Pembangkangan terhadap kebijakan yang dianggap melawan hukum. Kalau begini, pasti ujungnya anarki dan anarki itu diciptakan oleh pemerintah. Karena itu ada aksi ada reaksi," Fadli menambahkan.
