Jelang rapat terbatas mengenai reformasi hukum, Presiden Joko Widodo memanggil pakar hukum administrasi negara, Gayus Lumbuun ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/10/2016). Gayus dipanggil membahas reformasi di bidang hukum.
"Saya kira iya (membahas kebijakan hukum), tapi saya belum tahu apa materinya," kata Gayus di Istana Kepresidenan.
Menurut salah satu Hakim Agung tersebut, reformasi di bidang hukum merupakan komitmen Pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang dalam program nawacita.
"Saya pikir cita keempat jelas dan tegas, ya Nawacita keempat itu menyebutkan memang harus melakukan pembaruan dibidang hukum. Presiden concern sekali di butir empat itu," ujar dia.
Dia menjelaskan, di dunia peradilan juga perlu dilakukan perbaikan. Sebab maraknya kasus hukum di ranah peradilan menurunkan kepercayaan publik.
"Bagi saya peradilannya yang bisa terjadi berbagai hal, yang bisa menghambat sekali kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan," tutur dia.
