Jokowi: Illegal Fishing Kurangi Stok Ikan Dunia 90 Persen

Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan bahwa pencurian ikan di lautan suatu negara merupakan kejahatan trans-nasional yang memiliki dampak luar biasa besar. Dampak tersebut dirasakan tidak hanya terbatas pada industri perikanan saja, namun juga mencakup permasalahan lingkungan. Hal tersebut ditegaskan Presiden saat membuka Simposium Kejahatan Perikanan Internasional kedua pada Senin, (10/10/2016), di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, Yogyakarta.

"Laut adalah sumber pendapatan bagi 520 juta penduduk dunia dan sumber pangan bagi 2,6 miliar orang. Praktik illegal fishing telah mengurangi stok ikan dunia sebesar 90,1 persen," ungkap Presiden di hadapan para peserta perwakilan dari 46 negara.

Dalam praktiknya, menurut Presiden, kegiatan pencurian ikan juga dapat terkait dengan kejahatan lain seperti penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkoba, dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam. Presiden pun menyebut bahwa kejatan tersebut kini telah berkembang menjadi kejahatan trans-nasional yang serius dan terorganisir.

"Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk memerangi kejahatan trans-nasional yang terorganisasi tersebut dengan kolaborasi global," imbuhnya.

Data yang diberikan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) mengungkap, pada tahun 2014 Indonesia berada di peringkat kedua sebagai produsen ikan laut terbesar di dunia dengan jumlah tangkapan mencapai 6 juta ton atau setara dengan 6,8 persen total produksi dunia untuk ikan laut. Namun demikian, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa data tersebut masihlah berada di bawah potensi maksimal Indonesia. Pencurian ikan yang terjadi di lautan Indonesia merupakan faktor utama penghambat potensi tersebut.

"Illegal fishing telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar 20 miliar dolar Amerika per tahun. Termasuk mengancam 65 persen terumbu karang kita," ujar Presiden.

Berdasarkan fakta dan data tersebut, pemerintah Indonesia dengan sangat serius mengupayakan pemberantasan pencurian ikan di laut Indonesia. Pemerintah bertindak tegas dengan melakukan penangkapan kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 236 kapal asing pencuri ikan telah ditenggelamkan di perairan Indonesia.

"Hasilnya mulai terlihat. Tingkat eksploitasi ikan di Indonesia mengalami penurunan antara 30 sampai 35 persen sehingga memungkinkan kita meningkatkan stok nasional ikan dari 7,3 juta ton di tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton di tahun 2015," terangnya.

Usaha nyata pemerintah Indonesia tersebut tidak hanya mampu menurunkan tingkat eksploitasi dan pencurian ikan di perairan Indonesia. Dengan tindakan tegas yang disertai dengan upaya penataan industri perikanan nasional, pemerintah pada bulan Januari hingga Juni kemarin dapat menggenjot ekspor produk perikanan Indonesia sebanyak 7,34 persen lebih besar bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2015.

Meski demikian, pemerintah tidak hendak langsung berpuas diri. Melalui sambutannya, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya tersebut dengan belajar dari keberhasilan negara-negara lain dalam upaya penanganan pencurian ikan di perairannya masing-masing. Presiden juga menyatakan membuka diri dan dengan senang hati untuk membagikan pengalaman Indonesia kepada negara-negara sahabat.

Simposium Kejahatan Perikanan Internasional ini sendiri diselenggarakan selama dua hari, 10-11 Oktober 2016, di Yogyakarta. Simposium ini membicarakan berbagai masalah seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, kejahatan narkoba, dan sebagainya. Sebanyak 46 perwakilan negara turut hadir dalam simposium tersebut yang di antaranya ialah Australia, Austria, China, India, Ghana, Nigeria, Afrika Selatan, dan Vietnam.

Tahun ini, Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan simposium yang baru dua kali diselenggarakan. Perhelatan serupa pertama kali diadakan di Afrika Selatan dan diikuti oleh perwakilan dari 36 negara.

Turut hadir mendampingi Presiden di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X.