Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan asal muasal 86 komputer yang dipinjamkan ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Pengadaan komputer tersebut berasal dana pengajuan kenaikan koefisien lantai bangunan kepada pemerintah yang diajukan PT. Sampoerna Land .
"Nah ini kan APBD terlambat, kan (KPU dan Bawaslu) sudah mau pakai nih. Kita rehab semua gunakan kewajiban dari pengembang. Ada kewajiban bayar uang nih, yang KLB segala macam, jadi pakai uang itu, untuk belikan. Jadi APBD-nya tidak kita cadangkan lagi. Jadi nggak ada hibah komputer," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Ahok mengatakan KPU dan Bawaslu DKI Jakarta mengusulkan permohonan alat ke pemerintah baru pada Maret 2016 atau saat APBD DKI tengah diproses.
"Jadi bukan Sampoerna nyumbang, tapi Sampoerna membayar kewajiban dia kepada DKI. Karena APBDP terlambat, kita minta dia gantinya dalam bentuk komputer," ujar Ahok.
Setelah mengetahui asal muasal alat, KPUD Jakarta rencananya mengembalikan pinjaman komputer tersebut kepada pemerintah.
Komisioner KPU DKI Dahliah Umar menjelaskan pinjaman tersebut dikembalikan agar komisi tetap netral di pilkada.
"Kami sudah rapatkan dan sudah final, akan kami kembalikan seluruh komputer yang dipinjam pakaikan," ujar Dahliah saat rapat bersama Komisi A di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/10/2016).
