Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Budi Gunawan mengatakan sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk mengantisipasi daerah rawan konflik menjelang pilkada serentak tahun 2017.
"KPU kan sudah mengeluarkan indeks daerah rawan, DKI kemudian Aceh, Papua. Nanti bisa dikonfirmasi ke KPU , kalau kita sudah koordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi titik-titik kerawanan tadi," ujar Budi usai rapat kerja dengan Komisi DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
BIN, katanya, telah membentuk satuan tugas pilkada untuk memantau wilayah rawan.
"Ada satgas pilkada yang terbaru memang bertugas untuk memantau potensi kerawanan itu, untuk mengantisipasi. Syukur sampai hari ini, meskipun ada demo, berbagai aktivitas masih dalam batas keamanan. (Indikasi darurat sipil di pilkada DKI). Potensi ada, kita coba untuk antisipasi, kita pantau," kata dia.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu jelang pilkada serentak yang akan digelar di 101 wilayah seluruh Indonesia.
Berdasarkan nilai IKP, daerah paling rawan adalah Provinsi Papua Barat, Aceh, Banten, Sulawesi Barat, dan Jakarta.
Penilaian tersebut merupakan bagian dari upaya bawaslu untuk mendeteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang pemilu.
"KPU kan sudah mengeluarkan indeks daerah rawan, DKI kemudian Aceh, Papua. Nanti bisa dikonfirmasi ke KPU , kalau kita sudah koordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi titik-titik kerawanan tadi," ujar Budi usai rapat kerja dengan Komisi DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
BIN, katanya, telah membentuk satuan tugas pilkada untuk memantau wilayah rawan.
"Ada satgas pilkada yang terbaru memang bertugas untuk memantau potensi kerawanan itu, untuk mengantisipasi. Syukur sampai hari ini, meskipun ada demo, berbagai aktivitas masih dalam batas keamanan. (Indikasi darurat sipil di pilkada DKI). Potensi ada, kita coba untuk antisipasi, kita pantau," kata dia.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu jelang pilkada serentak yang akan digelar di 101 wilayah seluruh Indonesia.
Berdasarkan nilai IKP, daerah paling rawan adalah Provinsi Papua Barat, Aceh, Banten, Sulawesi Barat, dan Jakarta.
Penilaian tersebut merupakan bagian dari upaya bawaslu untuk mendeteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang pemilu.
