Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat belakangan kerap mendapat penolakan dari warga setiap blusukan dan kampanye di kampung-kampung.
Saat kampanye, Ahok pernah ditolak warga di Jalan Gardu, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pasangannya, Wagub Djarot Saiful Hidayat juga ditolak sejumlah warga Kampung Nelayan, Cilincing.
Masalah ini menjadi perhatian khusus bagi Tim Pemenangan Ahok-Djarot. Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Bestari Barus menilai penolakan warga terjadi karena kurangnya koordinasi antara tim pemenangan dengan Polri dan Bawaslu.
"Kita minta koordinasi di lapangan dengan aparat dan Bawaslu dijalin dengan sedemikian baik," ujar Bestari saat ditemui di markas Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Jalan Borobudur, nomor 18, Jakarta Pusat, Minggu (6/11/2016).
Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem DKI Jakarta ini meminta Polisi dan Bawaslu menindak oknum-oknum atau kelompok warga yang mencoba menghalangi kegiatan kampanye pasangan Ahok-Djarot. Menurut Bestari, kegiatan kampanye cagub dan cawagub telah diatur oleh Undang-undang.
"Kan hal seperti itu (penolakan warga) nggak dibenarkan, barang siapa yang dihalangi harus ada tindakan hukum kepada mereka. Kampanye ini kan sesuai dengan Undang-undang," katanya.
Selain memperbaiki koordinasi dengan Bawaslu dan Polri, Tim Pemenangan calon petahana ini juga akan melakukan koordinasi di struktur partai pengusung Ahok-Djarot.
Bestari menerngakan, setiap melakukan blusukan, daerah utama yang akan disambangi oleh Ahok adalah kawasan yang langganan banjir dan belum ditatanya pedagang.
"Prinsip bahwa Pak Ahok itu ingin datang yang permasalahan di sana yang belum tertangani "on progress". Sekang kan beliau sedang cuti jadi punya banyak waktu kunjungan-kunjuntan menerima dari masyarakat," ucap Bestari.
