Suara.com - Mabes Polri menyayangkan adanya organisasi keagamaan yang membawa-bawa nama Majelis Ulama Indonesia untuk menyelenggarakan demonstrasi lanjutan pada 2 Desember. Sebab, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Komisaris Besar Rikwanto tokoh-tokoh MUI sudah sepakat tidak mendukung demonstrasi 2 Desember karena polisi telah memproses kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagaimana tuntutan demonstrasi 4 November.
"Saya pikir nama itu sudah tidak relevan lagi, waktu itu GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI itu bawa-bawa nama MUI dengan dugaan penistaan agama dan kita sudah on the track. Nggak usah pakai itu lagi, sudah tidak relevan lagi," kata Rikwanto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2016).
Rikwanto prihatin nama lembaga MUI dibawa-bawa. Rikwanto meminta mereka yang hendak demonstrasi 2 Desember untuk menyebut nama organisasinya sendiri.
"Kasihan MUI-nya, kok kerjanya hanya unjuk rasa. Kira-kira begitu. Jangan mendompleng, kalau memang mau unjuk rasa, nyatakan siapa kami (nama ormas itu sendiri), " kata dia.
Isu rencana demonstrasi 2 Desember menguat belakangan ini. Namun, sampai sekarang polisi belum menerima surat tanda terima pemberitahuan terkait rencana tersebut dari ormas yang hendak turun ke jalan.
"Belum ada ya, semua tanggal kalau perlu diberikan kepada kami. banyak sekali info yang berseliweran yang belum terkonfirmasi," katanya.
Demonstrasi 2 Desember mengangkat isu mendesak polisi menahan Ahok. Namun, berbagai analisa menyebutkan kepentingan sesungguhnya lebih dari itu.
Kemarin, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi dan tentara akan ketat aksi demonstrasi karena berpotensi berujung pada usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
Tito mengatakan sudah informasi adanya indikasi upaya-upaya untuk menduduki gedung Parlemen, Senayan.
