Megawati dan Zulkifli Ingin 2 Desember Tak Ada Demonstrasi

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional  Zulkifli Hasan berharap tidak ada demonstrasi pada 2 Desember.

"Kami sepakat, mengimbau, walaupun demo itu hak dijamin oleh konstitusi, tapi soal DKI sudah selesai, kita serahkan kepada penegak hukum. Kami mengimbau tidak ada lagi demo untuk tanggal 25 ataupun tanggal 2," tutur Zulkifli usai bertemu Megawati di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar 27 A, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

Isu yang diangkat organisasi yang menggagas demonstrasi 2 Desember adalah menuntut Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditahan karena sekarang sudah dijadikan tersangka kasus dugaan penistaan agama. 

Zulkifli mengingatkan proses hukum terhadap Ahok sekarang sudah ditangani Bareskrim Polri. 

"Mari menjaga persatuan dan kesatuan.  Itu poin intinya," Zulkifli menambahkan.

Megawati dan Zulkifli juga mengajak masyarakat menyukseskan pilkada serentak tahun 2017.

"Pilkada itu banyak, kita pisahkan dari pemerintahan, dari negara, karena pilkada itu ratusan. PDIP saja 37, paling banyak.  Pilkada itu dinamis, ada yang menghangat, ada juga adem-adem. Itu biasa," kata Zulkifli

Suara.com - Majelis Ulama Indonesia menyerahkan penanganan indikasi upaya makar sebagaimana yang diendus Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelang demonstrasi 2 Desember kepada aparat keamanan.

"Yang memiliki kewenangan apakah ada makar atau tidak, itu dari pihak aparat keamanan. Namun menurut kami, ada tidaknya makar itu, harus sesuai peraturan perundang-undangan," kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Nadjamuddin Ramly di gedung MUI, Jalan Proklamasi 51, Menteng.

MUI, kata Nadjamuddin, belum memiliki informasi mengenai indikasi tersebut.

"Apakah terkait ada isu makar? MUI belum memiliki informasi khusus terkait adanya gerakan makar pada rencana kegiatan aksi demo tanggal 2 Desember," katanya.

Nadjamuddin tidak setuju dengan aksi makar. MUI menolak upaya-upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah tanpa alasan yang jelas.

"MUI tidak menolerirlah menurunkan sebuah rezim sebelum akhir masanya, kecuali kalau melanggar konstitusi. MUI dalam melihat negara ini adalah NKRI yang sudah sesuai dengan apa yang diajarkan syariat Islam," kata Nadjamuddin.

MUI berharap dalam menangani demonstrasi 2 Desember aparat keamanan tetap taat pada aturan main.

MUI juga berharap peserta demonstrasi mematuhi aturan hukum, misalnya unjuk rasa bubar pada jam 18.00 WIB. Selain itu, demonstrasi tetap dilakukan dengan semangat damai.

"Makanya kita harus patuh dan taat terhadap putusan tersebut," katanya.