Gubernur Berkumpul Bahas Bencana Alam sampai Terorisme

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar rapat koordinasi dan dialog terbuka Gubernur seluruh Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praha, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Dalam acara tersebut hadir pula Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi. Rakor tersebut akan membahas empat faktor rawan resiko terhadap Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2017.

Empat faktor tersebut yakni faktor gangguan alam dengan cuaca untuk, gunung meletus, gempa bumi, banjit. Lalu kedua faktor keamanan seperti terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal, penyalahgunaan senjata Api dan bahan peledak. faktor ketiga yakni faktor politik hukum seperti permasalahan daftar pemilih tetap dan keempat faktor lainnya seperti distrubusi logistik terhambat, rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara.

"(Juga) kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia secara politik dan keamanan," ujar Tjahjo di Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016).

Tak hanya itu, Tjahjo menginstruksikan kepada gubernur untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan guna melakukan deteksi dini melalui pemetaan potensi instabilitas yang mempengaruhi dinamika politik lokal dan pemanfaatan modal sosial serta mempererat komunikasi dengan tokoh agama,adat dan tokoh masyarakat.

"Langkah tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri menjelang Pilkada serentak tahun 2017," tuturnya.

Tjahjo menuturkan, gubernur juga harus mampu meredam potensi instabilitas dan memelihara kondisi damai dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, menerapkan pelayanan publik yang baik, mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat dan menegakkan hukum tanpa diskriminasi.

Selain itu ia menambahkan, upaya-upaya tersebut juga diperkuat lagi dengan mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

"Yang terpenting mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhineka tunggal ikaan," ungkapnya.