Kemen PUPR Dukung Pengembangan Infrastruktur 40 Kawasan Pedesaan

Suara.com - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pengembangan dan penguatan 40 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).  Program tersebut didukung sepenuhnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dukungan tersebut dimulai dengan penyusunan masterplan hingga pembangunan infrastruktur  di kawasan itu. Penyusunan masterplan dilakukan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).

Saat ini, dari 40 KPPN, BPIW sedang melakukan penyusunan masterplan beberapa KPPN, seperti KPPN Desa  Daruba (Maluku Utara), Keruak-Praya (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Barat), dan Tabanan (Bali).

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rido Matari Ichwan mengatakan, penyusunan masterplan pengembangan kawasan perdesaan merupakan dokumen kesepakatan dan acuan bersama para pemangku kepentingan, yakni  pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor dan masyarakat. Masterplan tersebut merupakan tindak lanjut dari rencana pengembangan KPPN untuk lima tahun ke depan.

Setiap masterplan KPPN disusun melalui beberapa tahapan, seperti survei lapangan dan koordinasi awal. Kemudian, kunjungan kedua untuk penajaman informasi kawasan.

Tahap berikutnya dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk menjaring masukan dari daerah, guna penyempurnaan draft masterplan yang tengah disusun.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga menjelaskan, BPIW melakukan dukungan melalui penyusunan masterplan dan Pra Detail Engineering Design (DED) KPPN seperti di Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.

Masukan dari pemerintah daerah setempat, menurutnya, sangat diperlukan untuk penyempurnaan penyusunan masterplan tersebut. Sementara konsep yang diusung dalam masterplan KPPN Praya adalah untuk meningkatkan nilai jual potensi daerah setempat.

Destinasi Wisata Labuan Bajo Miliki Potensi untuk Dikembangkan
Tidak hanya Praya, Labuan Bajo juga memiliki potensi untuk dikembangkan. Apalagi kawasan tersebut memiliki destinasi wisata.

Kawasan perdesaan di daerah ini menjadi hinterland, yaitu tempat berlangsungnya aktivitas produksi dan pengolahan sumber daya alam yang memperkuat fungsi wisata tersebut.

“Pada Nawacita poin ke-3 digariskan bahwa pembangunan Indonesia akan dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.  Kawasan perdesaan Labuan Bajo merupakan salah satu yang kita dukung pengembangannya,” ungkap Agusta.
 
Sedangkan Tabanan merupakan salah satu lumbung pangan di Bali, yang memiliki potensi pada sektor perkebunan, khususnya kopi. Agusta menyatakan, sasaran pengembangan wilayah di kawasan perdesaan ini, yaitu pertama, penguatan 40 pusat pertumbuhan baru desa-kota, dan kedua,  pengurangan desa tertinggal sebanyak 5 ribu desa dan desa berkembang sebanyak 2 ribu desa.

Dalam melaksanakan FGD tersebut, BPIW Kementerian PUPR, melalui Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan bekerja sama dengan beberapa pihak, seperti Direktur Perencanaan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), dan pemerintah daerah setempat.  

Penyusunan masterplan ini mendapat reaksi positif dari beberapa pimpinan daerah, karena berdampak positif bagi daerah.

Oleh karenanya, Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat,  Agustinus meminta program-program yang ada dalam masterplan harus dikawal dengan baik, agar dapat diimplementasikan oleh kementerian atau lembaga maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian masterplan yang sudah disusun tidak sekadar menjadi dokumen semata.

Bupati Pulau Morotai, Samsuddin A Kadir menegaskan, seluruh SKPD di Kabupaten Pulau Morotai akan terlibat aktif dalam penyusunan KPPN. Pasalnya, keterpaduan perencanaan memiliki tempat yang penting untuk pengembangan KPPN Daruba ke depan.