KPK Usulkan Ada Sistem Pengawasan Internal di Daerah

Pebriansyah Ariefana, Ummi Hadyah Saleh

Kamis, 24 November 2016 | 15:25 WIB
KPK Usulkan Ada Sistem Pengawasan Internal di Daerah
Ketua KPK Agus Raharjo memaparkan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi pembelian tanah RS Sumber Waras di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/3). (Antara)

Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan selama ini pihaknya belum pernah menerima masukan Inspektorat Jenderal di instansi Kementerian, terkait banyaknya pelaporan masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak bisa ditindak lanjuti KPK hanya karena minimnya data.

Pasalnya, inspektorat di daerah seperti di kabupaten atau provinsi kurang terbuka kepada pemerintah terkait pelayanan publik.

Oleh karena itu KPK mengusulkan adanya penguatan sistem pengawasan internal Inspektorat di seluruh daerah.

"Kami sedang berpikir, dalam waktu dekat akan usulkan ke presiden, tentang sistem pengawasan internal kita. Hari ini KPK tidak pernah terima masukan dari inspektorat Kabupaten, Pemprov, maupun Irjen. Info selalu dari masyarakat," ujar Agus dalam rapat koordinasi dan dialog terbuka dengan seluruh gubernur di Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/11/2016).

Dirinya mencontohkan bahwa Inspektorat di Amerika Serikat tidak bertanggungjawab kepada menterinya tapi bertanggungjawab ke presiden.

"Kalau kita lihat pengalaman inspektorat di AS, tidak bertanggungjawab ke menteri tapi ke presiden," katanya.

Maka dari itu, ia menyarankan pertanggungjawaban Inspektorat dilakukan secara berjenjang, agar pemerintah bisa mengawasi kinerja pegawai secara keseluruhan.

"Mungkin secara jenjang yang bupati ke gubernur tanggungjawabnya dan gubernur ke Kementerian Dalam Negeri supaya mereka bisa melakukan check and balances terhadap pejabat di daerahnya," ucap Agus.

"Kalau bupati di bawah gubernur dan gubernur di bawah Kemendagri kan bisa diawasi dua-duanya, bukan hanya eksekutif. Nanti ada beberapa poin yang segera kami usulkan," sambungnya.

Lebih lanjut, Agus menambahkan, jika itu dilakukan KPK tidak hanya mendapatkan laporan dari masyarakat tapi dari Inspektorat.

"Kalau berjalan seperti itu, masukan tidak hanya dari rakyat. Dari 7,000 per tahun,hanya jadi kasus 90 (ditangani KPK). Ini tidak terlepas dari kualitas laporan yang diserahkan masyarakat kepada KPK. Bukannya tidak bagus, kualitas laporan masih kurang menggembirakan. Kalau Inspektorat dia tahu data, pasti lebih berkualitas," ungkapnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Sedih Pegawainya Kena OTT, Sri Mulyani Tulis Surat Cinta

Sedih Pegawainya Kena OTT, Sri Mulyani Tulis Surat Cinta

Bisnis | Rabu, 23 November 2016 | 16:59 WIB

KPK Resmi Tetapkan Pejabat Ditjen Pajak sebagai Tersangka

KPK Resmi Tetapkan Pejabat Ditjen Pajak sebagai Tersangka

News | Selasa, 22 November 2016 | 19:18 WIB

KPK Tangkap Pejabat Pajak, Dirjen Pajak: Kasih Kopi Sianida Saja

KPK Tangkap Pejabat Pajak, Dirjen Pajak: Kasih Kopi Sianida Saja

Bisnis | Selasa, 22 November 2016 | 15:34 WIB

Menkeu Serukan Perang ke Pegawainya yang Korupsi

Menkeu Serukan Perang ke Pegawainya yang Korupsi

Bisnis | Selasa, 22 November 2016 | 15:00 WIB

Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Foto | Selasa, 22 November 2016 | 14:01 WIB

Ini Kasus Pejabat Ditjen Pajak yang Ditangkap KPK

Ini Kasus Pejabat Ditjen Pajak yang Ditangkap KPK

News | Selasa, 22 November 2016 | 13:03 WIB

Kasus Suap, KPK Periksa Ketua DPRD Kebumen

Kasus Suap, KPK Periksa Ketua DPRD Kebumen

News | Selasa, 22 November 2016 | 12:14 WIB

KPK Tangkap Pejabat Dirjen Pajak, Ketua KPK Sebut Ini Kasus Baru

KPK Tangkap Pejabat Dirjen Pajak, Ketua KPK Sebut Ini Kasus Baru

News | Selasa, 22 November 2016 | 11:58 WIB

Pegawai Ditjen Pajak Kena OTT, KPK Akan Beri Penjelasan Resmi

Pegawai Ditjen Pajak Kena OTT, KPK Akan Beri Penjelasan Resmi

News | Selasa, 22 November 2016 | 07:09 WIB

Kajian Dana Partai Politik

Kajian Dana Partai Politik

Foto | Senin, 21 November 2016 | 18:48 WIB

Terkini

Heboh Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, Istana Turun Tangan Lakukan Audit Internal

Heboh Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, Istana Turun Tangan Lakukan Audit Internal

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 23:03 WIB

Terungkap! Ini Catatan yang Membuat Dadan Hindayana Kehilangan Kursi Kepala BGN

Terungkap! Ini Catatan yang Membuat Dadan Hindayana Kehilangan Kursi Kepala BGN

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 22:42 WIB

Dasco Bongkar Alasan Nanik Layak Gantikan Dadan Hindayana di BGN

Dasco Bongkar Alasan Nanik Layak Gantikan Dadan Hindayana di BGN

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 22:36 WIB

Dadan Hindayana Dicopot, Istana Jamin MBG Tetap Berjalan Normal

Dadan Hindayana Dicopot, Istana Jamin MBG Tetap Berjalan Normal

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 22:27 WIB

Dasco Dukung Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN: Dia Teruji di Lapangan

Dasco Dukung Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN: Dia Teruji di Lapangan

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 22:24 WIB

Alasan Prabowo Copot Pimpinan BGN: dari SOP hingga Kualitas Makanan

Alasan Prabowo Copot Pimpinan BGN: dari SOP hingga Kualitas Makanan

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 22:11 WIB

Kepala BGN Diganti, Dasco: DPR Apresiasi Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat

Kepala BGN Diganti, Dasco: DPR Apresiasi Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 22:06 WIB

Profil Wakil Kepala BGN Baru Agustina Arumsari

Profil Wakil Kepala BGN Baru Agustina Arumsari

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 21:55 WIB

Pemerintah Copot Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN, Anggota Komisi IX DPR: Pergantian Yang Wajar

Pemerintah Copot Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN, Anggota Komisi IX DPR: Pergantian Yang Wajar

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 21:43 WIB

Bukan Cuma Dadan Hindayana, Prabowo Juga Copot Dua Wakil Kepala BGN

Bukan Cuma Dadan Hindayana, Prabowo Juga Copot Dua Wakil Kepala BGN

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 21:36 WIB