Suara.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta semua pihak menahan diri menyikapi aksi demonstrasi 2 Desember. Dia mengajak kepada para pendemo supaya menyampaikan aspirasinya ke DPR daripada melakukan aksi demonstrasi untuk meminta penahanan Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tersangkut kasus penistaan agama.
"Kalau tuntutannya hanya untuk dikenakan upaya paksa dalam rangka penahanan, menurut saya tidak perlu demo. Cukup dengan meminta DPR agar menggelar forum terbuka, entah lewat Komisi III, atau bagaimana, untuk menanyakan ini dan kemudian menyampaikan pendapat," kata Arsul dihubungi, Jakarta, Jumat (25/11/2016).
"Atau bisa juga wakil dari elemen masyarakat yang menuntut penahanan Ahok itu minta difasilitasi DPR untuk dialog dengan Kapolri dan jajarannya. Jadi tidak perlu dengan demo seperti yang dulu (4/11/2016), karena itu akan memberikan ketegangan yang baru menurut saya," tambah dia.
Sekjen PPP ini menambahkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini. Bahkan, berkas kasus tersebut sudah diserahkan kepada Kejaksaan, hari ini. Karenanya, Arsul meminta proses hukum yang menjadi dasar aksi demonstrasi ini harus dihargai.
"Karenanya, tentu kita harus hormati itu," ujarnya.
Dia juga berharap, ketika aksi demonstrasi 2 Desember tetap dilaksanakan, isu yang dibawa tidak meluas ke mana-mana. Sebab, belakangan diketahui kelompok buruh akan melaksanakan aksi di tanggal yang sama namun dengan agenda yang berbeda.
"Karena itu isunya akan kemana-mana. Yang dari polri mencurigai ada isu makar, yang dari pihak lain ada agenda lain kan tmasuk KSPI yang terkait dngn tuntutan upah dan lain-lain. Ini kan jadi isunya menjalar ke mana-mana," kata dia.
