Pemerintah Tingkatkan Pelayanan WNI di Luar Negeri

Pelayanan masyarakat "Citizen service," merupakan prioritas kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, peningkatan standar pelayanan dan perlindungan bagi WNI yang "outside the box" oleh Perwakilan RI sangat penting.

Hal itu disampaikan Dubes Dr. Rizal Sukma dihadapan Perwakilan RI di Eropa dalam acara Rapat Koordinasi seluruh pejabat Konsuler yang berada di Eropa berlangsung selama dua hari 25 dan 26 November, demikian Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI London Andalusia Tribuana Tungga Dewi di London, Inggris, Senin (28/11/2016).

Rapat Koordinasi diikuti sekitar 37 orang wakil dari 29 perwakilan Indonesia di Eropa di antaranya dari Spanyol, Portugal, Bratislava membahas upaya peningkatan pelayanan publik di bidang konsuler dan imigrasi serta perlindungan optimal bagi WNI di luar negeri.

Dubes RI untuk Inggris dan Irlandia, Dr. Rizal Sukma dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler (Dirjen Protkons), Kementerian Luar Negeri RI, Dubes Andri Hadi membuka Rapat Koordinasi yang menghadirkan narasumber dari Ditjen Imigrasi dan Ditjen Adminstrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Konsuler dan Perlindungan WNI&BHI, Kementerian Luar Negeri.

Rakor membahas upaya standardisasi pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian serta saling tukar pengalaman terkait penanganan kasus-kasus WNI di negara akreditasi dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan dan kehadiran negara oleh Perwakilan RI di Eropa.

Dirjen Protkons Andri Hadi menyampaikan rapat koordinasi ini menjadi penting mengingat isu-isu konsuler yang sangat dinamis dan harapan masyarakat yang sangat tinggi terkait pelayanan oleh Perwakilan RI. "Pelayanan publik oleh Perwakilan RI harus "beyond expectation," ujar Dubes Andri Hadi. Dikatakannya pelayanan publik yang "beyond expectations" dan "outside the box" untuk tingkatkan perlindungan WNI di luar negeri adalah kunci. Hal itu merupakan komitmen dari Dubes RI dan Dirjen Protkons.

Di sela-sela Rapat Koordinasi, KBRI London juga mengadakan acara pertemuan masyarakat membahas masalah kewarganegaraan dan kebijakan perlindungan WNI yang dihadiri sekitar 60 orang masyarakat dan Diaspora Indonesia dari berbagai organisasi kemasyarakatan di Inggris.(Antara)