Suara.com - Aktivis Sri Bintang Pamungkas menyebut Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak paham sejarah pemerintahan Indonesia. Bintang merasa dituduh melakukan penghasutan untuk makar terhadap pemerintahan karena dia dan kelompoknya menuntut supaya MPR menggelar sidang istimewa untuk mencabut mandat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Jadi karena yang kita tuntut adalah sidang istimewa MPR, maka ini konstitusional. Selain preseden, ini konstitusional. Jadi tuduhan Tito yang mengatakan kita berbuat makar, itu jelas ngawur, nggak benar dan dia tidak tahu sejarah," kata Bintang di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jalan Guntur 49, Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016).
"Dia (Tito) tidak tahu bahwa lewat sidang istimewa MPR itu bisa dilakukan putusan-putusan tertinggi di atas negara ini," Bintang menambahkan.
Selain menuntut pencabutan mandat Presiden, Bintang mengatakan bersama Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno Rachmawati Soekarnoputri telah sepakat mendesak kepolisian untuk segera menahan Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus dugaan menistakan agama Islam.
"Jadi kami tadi juga bersepakat dengan Rachmawati bahwa memang Ahok ini harus ditahan, harus diadili, dipenjara," ujar Bintang.
Bintang menuding pemerintah Presiden Jokowi melindungi Ahok. Antara Jokowi dan Ahok, katanya, memiliki agenda yang sama yaitu memberi keleluasaan kepada pemerintahan Cina untuk meraih kepentingan negeri ini.
"Kita juga tahu bahwa rezim ini, rezim yang pro Cina, RRC. Dan kami mengira atau berkeyakinan bahwa Jokowi sama Ahok ini melaksanakan perintah-perintah RRC, atau paling tidak sama pikirannya dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah RRC," tutur Bintang.
Menurut Bintang salah satu agenda Cina di Indonesia yaitu mengirim 10 juta buruh.
"Nggak jelas definisi buruhnya seperti apa, tetapi nyatanya kemudian disetujui, dibikin 25 pelabuhan sebagai entry point lalu gratis visa, sehingga mereka masuk, tanpa minta izin kepada DPR," ujar Bintang.
Bintang juga menuding ada pembiaran terhadap masuknya para pekerja Cina ke Indonesia.
"Saya tidak pernah mendengar DPR membicarakan soal ini (buruh Cina), tetapi menteri tenaga kerja mengizinkan, menkumham mengizinkan, imigrasi tutup mata," kata Bintang.
Di mata Bintang, saat ini Indonesia sedang dalam bahaya. Dia juga menuding Ahok ikut menambahi beban lewat kebijakan, seperti reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"Reklamasi ini ada kaitan yang erat dengan masalah masuknya Cina-Cina ini dari RRC. Jadi dalam hal ini tuntutan atau sidang MPR istimewa itu mau menyelamatkan bangsa, rakyat, negara dan agama," kata Bintang.
"Terjemahannya adalah kembali ke UUD 1945 asli, Cabut mandat Jokowi-JK dan membentuk pemerintah sementara atau pemerintah transisi," Bintang menambahkan.
