Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPR, Setya Novanto pada Selasa (13/12/2016). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (e-KTP) yang telah menjerat Irman dan Sugiharto.
Adapun alasan dipanggilnya Setya Novanto oleh KPK karena posisinya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR pada saat proyek tersebut berlangsung Tahun 2011-2012. Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Setnov akan diperiksa terkait proses berlangsungnya proyek tersebut yang melibatkan DPR.
"Spesifiknya belum dapat kami ungkap, namun tentu krn kasus e-KTP ini trkait proyek besar yang prosesnya dimulai dari penganggaran dan pembahasan hingga penerapan, maka peran saksi akan dgali trkait itu sesuai dengan kapasitas saksi pada saat itu," kata Febri saat dikonfirmasi.
Dan saat ditanya, apakah peran Mantan Bendahara Umum Golkar tersebut dalam kasus ini sangat penting, Febri belum mau mengomentarinya terlalu jauh. Namun, kata dia, karena terkait dengan kasus yang sedang berjalan di KPK, maka KPK pun menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
"Penjadwalan saksi dibutuhkan untuk mengkonfirmasi sejumlah hal terkait dugaan korupsi yang sedang disidik," kata Febri.
Diketahui, Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang saat ini sudah menjadi terpidana kasus Wisma Atlet, Mohamad Nazaruddin pernah berkoar bahwa Setnov terlibat dalam kasus yang nilai proyeknya mencapai Rp5,9 Triliun tersebut. Tidak hanya Setnov, nama lainnya juga disebutkan Nazaruddin, seperti Mantan Menteri Dalam Negeri era Susilo Bambang Yudhoyono, Gamawan Fauzi.
Diketahui, KPK telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus ini. Keduanya, yakni bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.
Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
KPK sendiri telah mendalami kasus dugaan korupsi ini pada tingkat penyidikan hingga dua tahun lebih. Baik Irman maupun Sugiharto, dalam sengkarut proyek senilai Rp5,9 triliun itu diduga telah menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara sampai Rp2,3 triliun.
Baca Juga: Korupsi e-KTP, KPK Periksa Para Mantan dan Anggota DPR
