Suara.com - Calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri sebuah jamuan makan malam di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan. Makan malam ini bagian dari penggalangan dana untuk kampanye pilkada Jakarta periode 2017-2022.
Makan malam dilakukan dengan pendukung Ahok. Sebelum penggalangan dana, jumlah duit yang disumbangkan sampai Rp 1,5 Miliar.
"Baru datang Rp 1,5 miliar, saya nggak tahu tambahannya," ujar Ahok di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2016).
Meski begitu, ia mengaku tak sempat mengikuti jamuan yang diadakan panitia. Ahok pun hanya melayani sesi foto bersama masyarakat yang mengikuti gala dinner.
"Nggak sempat makan," kata mantan Bupati Belitung Timur seraya berjalan menuju mobil.
Mereka yang datang di acara tersebut harus membayar tiket masuk. Misal saja, Yenyen (42), salah satu masyarakat yang mengikuti gala Dinner. Dia membeli tiket platinum seharga Rp 40 juta. Dia senang mengikuti acara penggalangan dana. Dia dukung Ahok maju kembali jadi gubernur.
"Saya pikir saya lebih termotivasi bukan hanya ketemu beliau, tapi mau menjadi bagian bangsa kita. Dan saya tahu kegiatan beliau (Ahok) bangun sekolahan bangung Puskesmas," ucap dia.
Warga lainnya yang juga membeli tiket platinum, Yani (59) warga Joglo.
"Kita dukung supaya Pak Ahok jadi gubernur lagi, agar Jakarta lebih baik lagi . Jakarta sudah ada buktinya dengan kinerja Pak Ahok, "paparnya.
Baca Juga: Street Lawyer: Sementara, Berhentikan Ahok sebagai Gubernur
Jamuan makan berbayar biasanya dikoordinir oleh kelompok relawan Ahok-Djarot Saiful Hidayat. Tiap kelompok relawan dibebaskan mengatur jadwal dan tempat penggalangan dana.
Untuk mengikuti acara makan berbayar bersama Ahok, warga harus membayar tiket yang nilainya bervariasi. Mulai dari Rp3 juta hingga Rp15. Jika ingin satu meja dengan Ahok, mereka harus mengeluarkan uang Rp40 juta per orang.
Pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, melainkan melalui transfer lewat mesin yang telah disediakan panitia acara. Semua donatur juga diwajibkan mengisi data diri, termasuk NPWP, demi transparansi. Secara berkala hasil penggalangan dana diumumkan kepada publik, baik penerimaan maupun pengeluaran.
