Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dibiayai APBN-P Tahun 2016.
Hanya saja, Fahmi yang ditetapkan tersangka bersama tiga orang lainnya hingga saat ini belum ditahan, karena masih dalam pencarian penyidik KPK. Pasalnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satgas KPK, Fahmi bukanlah salah satunya.
"Yang pasti dari OTT kemarin kita belum dapatkan FD. Tapi saat ini penyidik sudah cukup yakin bahwa FD juga statusnya ditingkatkan ke penyidikan, menjadi tersangka. Jadi penyidik masih mencari yang bersangkutan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016).
Sehubungan dengan itu, KPK pun mengimbau agar Fahmi menyerahkan diri ke KPK. Hal itu karena dia merupakan salah satu tersangka pemberi suap.
"FD salah satu dari pemberi. Kita akan lakukan proses-proses sebelumnya, apakah dengan dilakukan pemanggilan atau meminta FD menyerahkan diri, yang bila datang akan lebih baik lagi," katanya.
KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Bakamla, Edi Susilo Hadi, pegawai PT MTI Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus, serta Dirut PT MTI Fahmi Darmawansyah.
Sebagai penerima, Edi diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara itu Adami, Hardy dan Fahmi, dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.
TERPOPULER
