Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi mengatakan secara yuridis Partai Keadilan Sejahtera harus tunduk atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Fahri Hamzah soal pemecatannya dari PKS.
"Kalau secara hukum putusan yang memuat diktum provisi telah dikabulkan oleh hakim yang memutus, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu putusan inkracht atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Rullyandi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu (18/12/2016).
Rullyandi menyatakan hal tersebut sejalan dengan pemikiran dan maksud pembentuk undang-undang bahwa mekanisme partai politik tidak serta merta diserahkan sepenuhnya terhadap mekanisme internal partai politik.
"Tetapi juga justru pembentuk undang-undang menempatkan institusi pengadilan sebagai kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial semata-mata untuk memenuhi aspek keadilan hukum yang harus junjung tinggi dalam kehidupan demokrasi," ujarnya.
Hal itu, lanjut Rullyandi, karena demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum.
"Manakala terjadi pembangkangan yang dilakukan oleh PKS dengan tidak tunduk pada putusan pengadilan atau bertentangan tindakannya dengan putusan pengadilan berarti dapat dikatakan sebagai tindakan "machtstaat" dalam arti luas atau kekuasaan belaka ini kontra produktif dengan nilai-nilai "rechtstaat" atau negara hukum," katanya menjelaskan.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Ketua Majelis Made Sutrisna mengabulkan gugatan yang diajukan Fahri Hamzah soal pemecatannya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum," kata Made Sutrisna di PN Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016).
Made juga memerintahkan tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016 tentang pemberhentian penggugat sebagai anggota PKS dan Surat Keputusan Nomor 467/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 6 April 2016 tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu pimpinan DPR RI dari PKS.
Baca Juga: Survei: Hampir 100 Persen Etnis Cina Pilih Ahok
"Menguatkan putusan provisi (gugatan perdata Fahri Hamzah) No. 214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Mei 2016," ucap Made.
Selanjutnya, pengadilan juga menghukum para tergugat membayar ganti rugi immateriil secara bersama-sama sebesar Rp30 miliar, dan menyatakan Fahri sebagai penggugat sah sebagai anggota DPR periode 2014-2019.
Adapun pihak yang digugat oleh Fahri antara lain Presiden PKS Sohibul Iman sebagai tergugat I, Majelis Tahkim PKS sebagai tergugat II, dan Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS sebagai tergugat III. [Antara]
