Suara.com - Mantan Bendahara Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fahmi Darmawansyah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (23/12/2016). Sebelumnya dia mangkir.
Fahmi dijadwalkan oleh KPK untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring di lingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
"Informasi yang kami terima, FD telah datang diantar PH (penasehat hukum)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Jumat (23/12/2016).
Direktur Utama PT. Melati Technofo Indonesia tersebut dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik KPK lantaran diduga sebagai pemberi suap dalam proyek pengadaan monitoring satelit di lingkungan Bakamla. Fahmi bersama dua anak buahnya M. Adami Okta dan Hardy Stefanus memberikan suap kepada Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi.
Adapun tujuannya agar perusahaan mereka dapat menggarap proyek senilai Rp200 miliar. Uang suap yang diberikan diperkirakan mencapai Rp15 miliar. Atas perbuatannya empat orang itu dijadikan tersangka oleh KPK.
Eko sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Sementara Adami, Hardy, dan Fahmi selaku pemberi suap disangka dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.
