Pengamat: Kepala Daerah Kurang Dikritik, Pede Lakukan Korupsi

Suara.com - Pengamat Politik, Jeiry Sumampow menilai, partipiasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah sangatlah penting. Sebab, menurutnya, semakin minimnya daya kritis masyarakat, maka peluang pemerintah melakukan tindak pidana korupsi akan semakin besar. Karenanya, partisipasi tersebut harus berawal dari proses pemilihan hingga menjabatnya seorang kepala daerah.

"Kalau ada kepala daerah didukung oleh masyarakat tanpa adanya kritik atau challenge, saya kira peluang untuk melakukan praktik-praktik yang tidak baik itu menjadi besar. Karena dia semakin percaya diri. Seolah-olah tidak akan terkena hal yang kriminal," kata Jeirry dalam diskusi bertajuk 'Kerakyatan Dalam Pemilu' di Bakoel Coffee, jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/12/2016).

Kepala Humas Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia tersebut, mencontohkan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Klaten, Sri Hartini. Menurutnya, keterlenaan masyarakat akan posisi keluarga Sri Hartini yang kerap menduduki kursi tertinggi di daerah Klaten, Jawa Tengah tersebut menghilangkan daya kritisnya.

"Apalagi figur seperti Bupati Kelaten ini, sebelumnya suaminya sudah menjadi bupati selama dua periode, lalu karena suaminya sudah nggak memenuhi persyaratan karena sudah dua kali lalu ke istrinya," katanya.

Oleh karena itu, katanya, proses kontrol sosial terhadap hal tersebut dalam demokasi harus ditingkatkan. Dia merasa Klaten adalah salah satu daerah yang minim pengawasan dalam proses Pilkada yang lalu.

"Kontrol regulasi kan sudah berjalan. Tata kelola regulasi pemerintahan sudah berjalan. Tapi kalau masyarakat jadi lengah dan masyarakat cepat puas dengan semua proses ini saya rasa berbahaya juga. Kontrol publik harus dibangkitkan kembali," kata Jeirry.

Lebih lanjut, menurutnya, saat ini pengawasan masyarakat terhadap pemerintah, terutama di daerah yang muncul dinasti politiknya sangat rendah. Pasalnya, kejenuhan akan dunia politik dialami oleh masyarakatnya.

"Bisa jadi ada kepercayaan publik pada sistem demokrasi yang kita pakai. Padahal kalau kita evaluasi sejak lama sistem politik kita sudah baik, yang lemah itu partisipasi publik. Karena sistem politik demokrasi yang ada saat ini dalam kerangka mobilisasi, bukan substansial," tutupnya.