Suara.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini menilai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah sumber kegaduhan.
"Soal fatwa MUI, semua pihak harus mendudukkan posisi fatwa secara benar. Adalah tugas ulama untuk membimbing dan mengawal umat untuk komitmen menjaga agamanya," kata Jazuli lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/1/2017).
Lebih lanjut Jazuli mengatakan belakangan fatwa MUI kerap mendapat sorotan dari masyarakat da kerap direspon buruk oleh sejumlah kalangan. Fatwa MUI makin menjadi perhatian publik seiring adanya kasus penistaan agama belakangan ini.
"Ada yang menilai fatwa tersebut menjadi sumber kegaduhan dan polemik. Bahkan, berbagai aksi demonstrasi juga dipermasalahkan hingga dituduh anti-kebhinnekaan," ujarnya.
Jazuli meminta kepada semua pihak untuk berpikir objektif dan proporsional dalam melihat kegaduhan berbangsa yang terjadi belakangan ini. "Apa benar karena fatwa MUI atau karena hal lain?," ucapnya.
Menurut Jazuli, sejarah mencatat fatwa menjadi solusi bagi umat bahkan berkontribusi bagi bangsa saat revolusi fisik melawan penjajah seperti fatwa resolusi jihad Kyai Hasyim Asyari.
Di sisi lain, Jazuli juga menyoroti soal maraknya demonstrasi dan dampaknya. Menurut dia, pemerintah lewat aparat keamanan bertugas menjamin hak demokrasi setiap warga negara.
"Sebagai aparat harus bertindak profesional, netral dan imparsial, berdiri di tengah, tidak boleh terprovokasi untuk terlibat dalam konflik yang ada di masayarakat serta tidak boleh berpihak kepada kelompok tertentu," kata dia. [Antara]
