Setya Novanto Nilai Hak Angket 'Ahok Gate' Tak Perlu Tergesa-gesa

Pebriansyah Ariefana | Bagus Santosa | Suara.com

Selasa, 21 Februari 2017 | 11:50 WIB
Setya Novanto Nilai Hak Angket 'Ahok Gate' Tak Perlu Tergesa-gesa
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Basuki Tjahaja Purnama [suara.com/Bowo Raharjo]

Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ‎menilai tidak perlu tergesa-gesa untuk menggulirkan hak angket untuk suatu peristiwa.

Hal ini untuk menanggapi usulan pengguliran Hak Angket 'Ahok Gate' yang galang oleh Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional.

"Kalau hak angket ini rasa kita tidak perlu tergesa-gesa. Kita perlu melihat beberapa hal," kata Novanto di DPR, Selasa (21/2/2017).

Politikus Golongan Karya ini mengatakan, salah satu partai bahkan sudah menarik dukungan dan mengatakan penggalangan hak angket ini adalah keinginan pribadi.‎

"Tapi karena ini ‎merupakan hak-hak daripada anggota dan tentu kita berikan melalui mekanisme-mekanisme aturan yang ada di DPR," kata dia.

Hak angket 'Ahok Gate' ini didasari karena pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. ‎Padahal Ahok merupakan terdakwa kasus penodaan agama yang sedang menjalani persidangan.

Karenanya, menurut Novanto, saat ini lebih baik menunggu penanganan hukum Ahok yang sedang berjalan.

"Penanganan hukum ini yang lebih diutamakan karena situasi sekarang ini kan semuanya lebih baik supaya berjalan tenang dan itu masalah hukum melakukan secara transparan secara profesional dan rakyat lah tentu akan menilai," ujarnya.‎

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Apa Kata Saksi Ahli Agama dari PBNU Soal Ucapan Ahok?

Apa Kata Saksi Ahli Agama dari PBNU Soal Ucapan Ahok?

News | Selasa, 21 Februari 2017 | 11:45 WIB

Sidang Kesebelas Ahok, Ada Pergantian Hakim karena Meninggal

Sidang Kesebelas Ahok, Ada Pergantian Hakim karena Meninggal

News | Selasa, 21 Februari 2017 | 11:21 WIB

Ada Demo di Depan DPR, Lalu Lintas Pun Direkayasa

Ada Demo di Depan DPR, Lalu Lintas Pun Direkayasa

News | Selasa, 21 Februari 2017 | 11:15 WIB

Jokowi Digugat karena Tak Nonaktifkan Ahok, Ini Reaksi Istana

Jokowi Digugat karena Tak Nonaktifkan Ahok, Ini Reaksi Istana

News | Selasa, 21 Februari 2017 | 11:03 WIB

Massa Anti Ahok Beraksi, Jawara Bersilat di Depan Gedung DPR

Massa Anti Ahok Beraksi, Jawara Bersilat di Depan Gedung DPR

News | Selasa, 21 Februari 2017 | 10:54 WIB

Sidang Penodaan Agama, Kubu Ahok Kembali Tolak Saksi Ahli MUI

Sidang Penodaan Agama, Kubu Ahok Kembali Tolak Saksi Ahli MUI

News | Selasa, 21 Februari 2017 | 10:16 WIB

Ahok Komentari Banjir Jakarta Sebelum Sidang Penodaan Agama

Ahok Komentari Banjir Jakarta Sebelum Sidang Penodaan Agama

News | Selasa, 21 Februari 2017 | 09:49 WIB

Ketika Ahok Disambut Hangat Korban Banjir Cipinang Melayu

Ketika Ahok Disambut Hangat Korban Banjir Cipinang Melayu

News | Selasa, 21 Februari 2017 | 05:17 WIB

Demo Anti Ahok di DPR dan Ragunan, Polisi: Nggak Masalah

Demo Anti Ahok di DPR dan Ragunan, Polisi: Nggak Masalah

News | Senin, 20 Februari 2017 | 21:50 WIB

Polisi: Biar Publik Menilai Demo 212 terkait Pilkada atau Bukan

Polisi: Biar Publik Menilai Demo 212 terkait Pilkada atau Bukan

News | Senin, 20 Februari 2017 | 21:30 WIB

Terkini

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:38 WIB

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB