Suara.com - Pejabat Departemen Kehakiman Afghanistan Abdul Nasser Haidari dan Duta besar Afghanistan untuk Indonesia Royal Rahmani mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (8/3/2017). Mereka ingin menimba ilmu tentang cara memberantas korupsi.
"Hari ini kita dapat tamu kehormatan dari Afghanistan Menteri Kehakiman Abdul Nasser Haidari, Dubes Afganishtan untuk Indonesia. Tujuan pertemuan hari ini pak menteri membawa delegasi untuk melihat bagaimana pembentukkan anti korupsi di Afganishtan dan ingin pelajari apakah model KPK bisa juga dibuat di Afghanistan, karena mereka belum memiliki badan anti korupsi sampai sekarang," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPK, jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Sementara itu, Menteri Kehakiman Abdul Nasser Haidari senang berkunjung ke Indonesia. Dirinya, bersama rakyat Afghanistan berharap dengan kedatangan ini dapat bangkit dari korupsi.
"Di Afghanistan sebelum Tahun 2001 setelah kolaps ada pemerintahan baru. Di pemerintahan baru Afghanistan sesuai lembaga internasional tingkat korupsinya nomor dua. Banyak bantuan datang setelah Taliban pergi. Ada bantuan dari NGO dan PBB. Tapi pemerintah seblumnya mereka tidak bisa kontrol semua uang datang dan dihabiskan. Sehingga sulit, jadi Afganishtan nomor dua negara terkorup. Dan sudah hampir satu tahun pemerintahan baru dan presiden baru bersumpah untuk habiskan korupsi di Afganishtan. Sekarang pemerintahan baru Afganishtan bekerja keras lawan korupsi sehingga peringkat kita jadi nmor delapan," kata Abdul.
Abdul menjelaskan, alasannya Afghanistan memilih belajar dengan KPK untuk memerangi korupsi dari laporan-laporan yang masuk. Kata dia, Indonesia sudah menjadi model atau contoh bagi dunia karena berhasil berantas korupsi.
"Salah satunya karena sering laporan PBB, sering sebut Indonesia sukses lawan korupsi melalui KPK, dan kita juga punya hubungan dekat dengan Indonesia. Dan tentang sekitar lima hingga 15 tahun koruptor ditangkap dan dipenjara," katanya.
