Puji Pemberantasan Korupsi, Afghanistan Belajar ke KPK

Pebriansyah Ariefana | Nikolaus Tolen | Suara.com

Rabu, 08 Maret 2017 | 16:09 WIB
Puji Pemberantasan Korupsi, Afghanistan Belajar ke KPK
Duta Besar dan Menteri Kehakiman Afghanistan datang ke KPK untuk belajar berantas korupsi, Rabu (8/3/2017). (suara.com/Nikolaus Tolen)

Suara.com - Pejabat Departemen Kehakiman Afghanistan Abdul Nasser Haidari dan Duta besar Afghanistan untuk Indonesia Royal Rahmani mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (8/3/2017). Mereka ingin menimba ilmu tentang cara memberantas korupsi.

"Hari ini kita dapat tamu kehormatan dari Afghanistan Menteri Kehakiman Abdul Nasser Haidari, Dubes Afganishtan untuk Indonesia. Tujuan pertemuan hari ini pak menteri membawa delegasi untuk melihat bagaimana pembentukkan anti korupsi di Afganishtan dan ingin pelajari apakah model KPK bisa juga dibuat di Afghanistan, karena mereka belum memiliki badan anti korupsi sampai sekarang," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPK, jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Menteri Kehakiman Abdul Nasser Haidari senang berkunjung ke Indonesia. Dirinya, bersama rakyat Afghanistan berharap dengan kedatangan ini dapat bangkit dari korupsi.

"Di Afghanistan sebelum Tahun 2001 setelah kolaps ada pemerintahan baru. Di pemerintahan baru Afghanistan sesuai lembaga internasional tingkat korupsinya nomor dua. Banyak bantuan datang setelah Taliban pergi. Ada bantuan dari NGO dan PBB. Tapi pemerintah seblumnya mereka tidak bisa kontrol semua uang datang dan dihabiskan. Sehingga sulit, jadi Afganishtan nomor dua negara terkorup. Dan sudah hampir satu tahun pemerintahan baru dan presiden baru bersumpah untuk habiskan korupsi di Afganishtan. Sekarang pemerintahan baru Afganishtan bekerja keras lawan korupsi sehingga peringkat kita jadi nmor delapan," kata Abdul.

Abdul menjelaskan, alasannya Afghanistan memilih belajar dengan KPK untuk memerangi korupsi dari laporan-laporan yang masuk. Kata dia, Indonesia sudah menjadi model atau contoh bagi dunia karena berhasil berantas korupsi.

"Salah satunya karena sering laporan PBB, sering sebut Indonesia sukses lawan korupsi melalui KPK, dan kita juga punya hubungan dekat dengan Indonesia. Dan tentang sekitar lima hingga 15 tahun koruptor ditangkap dan dipenjara," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Rano Karno Disebut Kecipratan Rp300 Juta dalam Kasus Ratu Atut

Rano Karno Disebut Kecipratan Rp300 Juta dalam Kasus Ratu Atut

News | Rabu, 08 Maret 2017 | 15:57 WIB

Kader Dituduh Kecipratan Duit E-KTP, Elite PDIP Bereaksi

Kader Dituduh Kecipratan Duit E-KTP, Elite PDIP Bereaksi

News | Rabu, 08 Maret 2017 | 15:47 WIB

Mural Anti Korupsi

Mural Anti Korupsi

Foto | Rabu, 08 Maret 2017 | 15:44 WIB

Bancakan Duit Proyek E-KTP, Fadli: Banyak Sekali Rumor

Bancakan Duit Proyek E-KTP, Fadli: Banyak Sekali Rumor

News | Rabu, 08 Maret 2017 | 15:35 WIB

Kasus e-KTP Libatkan Nama Pembesar, KPK Minta Dukungan Rakyat

Kasus e-KTP Libatkan Nama Pembesar, KPK Minta Dukungan Rakyat

News | Rabu, 08 Maret 2017 | 15:34 WIB

Bancakan Duit Proyek E-KTP, Ahok: Mana Ada Gue, Sembarangan!

Bancakan Duit Proyek E-KTP, Ahok: Mana Ada Gue, Sembarangan!

News | Rabu, 08 Maret 2017 | 14:06 WIB

KPK Garap Korupsi e-KTP, Bagaimana Nasib Perekaman Data?

KPK Garap Korupsi e-KTP, Bagaimana Nasib Perekaman Data?

News | Rabu, 08 Maret 2017 | 11:31 WIB

Novanto Sebut Nazaruddin Gangguan Psikologis, KPK Tak Mau Tahu

Novanto Sebut Nazaruddin Gangguan Psikologis, KPK Tak Mau Tahu

News | Rabu, 08 Maret 2017 | 11:19 WIB

Golkar Minta Penanganan Kasus e-KTP Jangan Dibuat Gaduh

Golkar Minta Penanganan Kasus e-KTP Jangan Dibuat Gaduh

News | Rabu, 08 Maret 2017 | 10:57 WIB

Begini Tahapan Terjadinya Peristiwa Korupsi e-KTP versi KPK

Begini Tahapan Terjadinya Peristiwa Korupsi e-KTP versi KPK

News | Rabu, 08 Maret 2017 | 10:01 WIB

Terkini

Sisi Gelap Kafe dan Restoran Mewah di Gaza

Sisi Gelap Kafe dan Restoran Mewah di Gaza

News | Senin, 04 Mei 2026 | 13:26 WIB

4 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Aplikasi, Simple Bisa Periksa Lewat HP

4 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Aplikasi, Simple Bisa Periksa Lewat HP

News | Senin, 04 Mei 2026 | 13:17 WIB

Wabah Hantavirus Serang Kapal Pesiar MV Hondius di Atlantik, 3 Penumpang Dilaporkan Tewas

Wabah Hantavirus Serang Kapal Pesiar MV Hondius di Atlantik, 3 Penumpang Dilaporkan Tewas

News | Senin, 04 Mei 2026 | 12:59 WIB

CSIS Soroti 5 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Dinilai Tanda Ketidakstabilan

CSIS Soroti 5 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Dinilai Tanda Ketidakstabilan

News | Senin, 04 Mei 2026 | 12:55 WIB

Pergerakan Pesawat Militer AS Meningkat ke Timur Tengah, Sinyal Eskalasi Konflik?

Pergerakan Pesawat Militer AS Meningkat ke Timur Tengah, Sinyal Eskalasi Konflik?

News | Senin, 04 Mei 2026 | 12:44 WIB

Ancaman Keras Parlemen Iran ke Donald Trump, Intervensi Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata

Ancaman Keras Parlemen Iran ke Donald Trump, Intervensi Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata

News | Senin, 04 Mei 2026 | 12:31 WIB

KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA

KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA

News | Senin, 04 Mei 2026 | 12:25 WIB

Siswa SMKN Samarinda Meninggal Diduga karena Sepatu Kekecilan, Menteri PPPA Minta Evaluasi Bansos

Siswa SMKN Samarinda Meninggal Diduga karena Sepatu Kekecilan, Menteri PPPA Minta Evaluasi Bansos

News | Senin, 04 Mei 2026 | 12:25 WIB

AS Luncurkan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Klaim Jamin Stabilitas Pasokan Minyak Mentah

AS Luncurkan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Klaim Jamin Stabilitas Pasokan Minyak Mentah

News | Senin, 04 Mei 2026 | 12:22 WIB

KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok di Kasus Suap Lahan

KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok di Kasus Suap Lahan

News | Senin, 04 Mei 2026 | 12:17 WIB