Suara.com - Sebanyak lima anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikhawatirkan bakal menjadi target kriminalisasi, tatkala berani menyebut banyak nama-nama pembesar dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Kelima komisioner yang dimaksud adalah Ketua KPK Agus Rahardjo dan empat wakilnya, yakni Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Laode Muhammad Syarif, dan Thony Saut Situmorang.
”Saya kira ada kemungkinan pemimpin KPK dikriminalisasi. Tapi, tampaknya, tidak mudah menjatuhkan pemimpin KPK saat ini, karena mereka mendapat dukungan masyarakat. Presiden Joko Widodo juga mendukung KPK untuk menguak kasus-kasus korupsi, jadi kuat,” tutur aktivis Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, Jumat (10/3/2017).
Selagi upaya kriminalisasi pemimpin KPK belum tampak, Lucius menuturkan aksi untuk melemahkan kewenangan lembaga antirasuah itu justru sudah terasa. Misalnya, niat DPR untuk merevisi undang-undang tentang KPK.
Wacana untuk merevisi peraturan itu menguat, padahal hal tersebut tidak mendapat prioritas dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2017.
"Wacana revisi UU KPK tahun ini sesungguhnya di luar dari rencana legislasi yang disepakati. Tapi DPR punya kuasa untuk mengubah target prolegnas kapan saja mereka mau. Memang bisa diduga munculnya rencana revisi tersebut adalah strategi yang ada kaitannya dengan situasi lain yang dihadapi DPR, termasuk dugaan korupsi yang terjadi saat ini," tandasnya.
