Kumpulkan Lembaga Tinggi Negara, JK: Tidak Bahas Korupsi e-KTP

Reza Gunadha | Erick Tanjung | Suara.com

Rabu, 15 Maret 2017 | 08:09 WIB
Kumpulkan Lembaga Tinggi Negara, JK: Tidak Bahas Korupsi e-KTP
Presiden Joko Widodo bertemu pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3).

Suara.com - Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) menegaskan, pertemuan pemerintah dengan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, Selasa (14/3/2017), tidak membahas proses hukum kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Sidang kedua kasus rasuah kartu identitas itu sendiri bakal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (16/3/2017).

"Tidak ada pembicaraan soal itu. Semua pembicaraan terkait perekonomian," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Ia mengungkapkan, pertemuan itu fokus membahas kebijakan pemerintah pada sektor agraria, terutama perkembangan redistribusi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap.

 Hal yang sama juga diungkapkan Presiden Joko Widodo. Dalam konferensi pers, dirinya menyanggah mengumpulkan elite-elite lembaga negara itu untuk membahas kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Ini tadi urusannya hanya kebijakan pemerataan ekonomi. Misalnya retribusi aset dan reforma agraria, tidak ada yang lain. Setiap rapat, kami selalu fokus pada satu masalah, tidak ke mana-mana," terang dia.

Jokowi menambahkan, dalam pertemuan itu, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah melakukan redistribusi lahan seluas 12,7 juta hektare.

"Kemudian di Kementerian BPN (Badan Pertanahan Nasional) ada kurang lebih 9 juta hektare lahan (yang telah didistribusikan), selesainya kapan silahkan tanya kepada Menterinya," ‎tandasnya.

Untuk diketahui, pertemuan di Istana Negara itu dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama wakil-wakilnya; Ketua DPR Setya Novanto dan wakil-wakilnya; Ketua DPD Mohammad Saleh yang juga didampingi wakil ketuanya; Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat; Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali; Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari; dan, Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis.

Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi Ingin PLBN Dikembangkan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Ingin PLBN Dikembangkan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Bisnis | Selasa, 14 Maret 2017 | 20:53 WIB

Inilah Proyek Infrastruktur yang Dipaparkan Jokowi ke Korsel

Inilah Proyek Infrastruktur yang Dipaparkan Jokowi ke Korsel

Bisnis | Selasa, 14 Maret 2017 | 19:11 WIB

Jokowi akan Bagikan Lahan 21,7 Juta Hektare untuk Reforma Agraria

Jokowi akan Bagikan Lahan 21,7 Juta Hektare untuk Reforma Agraria

Bisnis | Selasa, 14 Maret 2017 | 19:06 WIB

Jokowi Minta SDM Sektor Industri di Jawa Timur Diperkuat

Jokowi Minta SDM Sektor Industri di Jawa Timur Diperkuat

Bisnis | Selasa, 14 Maret 2017 | 18:59 WIB

Jokowi: Perhatikan Nasib Petani Saat Mengatasi Efek Tembakau

Jokowi: Perhatikan Nasib Petani Saat Mengatasi Efek Tembakau

Bisnis | Selasa, 14 Maret 2017 | 18:51 WIB

Ketuanya Terseret Kasus e-KTP, Golkar Akui Ada Rumor Munaslub

Ketuanya Terseret Kasus e-KTP, Golkar Akui Ada Rumor Munaslub

News | Selasa, 14 Maret 2017 | 17:42 WIB

Kumpulkan Elite Lembaga Negara, Jokowi Bantah Bahas Korupsi e-KTP

Kumpulkan Elite Lembaga Negara, Jokowi Bantah Bahas Korupsi e-KTP

News | Selasa, 14 Maret 2017 | 14:47 WIB

Terkini

Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto

Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 22:52 WIB

Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes

Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 22:21 WIB

Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi

Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:45 WIB

Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?

Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:31 WIB

KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan

KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:26 WIB

AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?

AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:20 WIB

Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office

Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16 WIB

Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama

Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:13 WIB

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB