Kumpulkan Lembaga Tinggi Negara, JK: Tidak Bahas Korupsi e-KTP

Reza Gunadha, Erick Tanjung

Rabu, 15 Maret 2017 | 08:09 WIB
Kumpulkan Lembaga Tinggi Negara, JK: Tidak Bahas Korupsi e-KTP
Presiden Joko Widodo bertemu pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3).

Suara.com - Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) menegaskan, pertemuan pemerintah dengan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, Selasa (14/3/2017), tidak membahas proses hukum kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Sidang kedua kasus rasuah kartu identitas itu sendiri bakal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (16/3/2017).

"Tidak ada pembicaraan soal itu. Semua pembicaraan terkait perekonomian," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Ia mengungkapkan, pertemuan itu fokus membahas kebijakan pemerintah pada sektor agraria, terutama perkembangan redistribusi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap.

 Hal yang sama juga diungkapkan Presiden Joko Widodo. Dalam konferensi pers, dirinya menyanggah mengumpulkan elite-elite lembaga negara itu untuk membahas kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Ini tadi urusannya hanya kebijakan pemerataan ekonomi. Misalnya retribusi aset dan reforma agraria, tidak ada yang lain. Setiap rapat, kami selalu fokus pada satu masalah, tidak ke mana-mana," terang dia.

Jokowi menambahkan, dalam pertemuan itu, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah melakukan redistribusi lahan seluas 12,7 juta hektare.

"Kemudian di Kementerian BPN (Badan Pertanahan Nasional) ada kurang lebih 9 juta hektare lahan (yang telah didistribusikan), selesainya kapan silahkan tanya kepada Menterinya," ‎tandasnya.

Untuk diketahui, pertemuan di Istana Negara itu dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama wakil-wakilnya; Ketua DPR Setya Novanto dan wakil-wakilnya; Ketua DPD Mohammad Saleh yang juga didampingi wakil ketuanya; Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat; Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali; Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari; dan, Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis.

baca juga

Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi Ingin PLBN Dikembangkan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Ingin PLBN Dikembangkan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Bisnis | Selasa, 14 Maret 2017 | 20:53 WIB

Inilah Proyek Infrastruktur yang Dipaparkan Jokowi ke Korsel

Inilah Proyek Infrastruktur yang Dipaparkan Jokowi ke Korsel

Bisnis | Selasa, 14 Maret 2017 | 19:11 WIB

Jokowi akan Bagikan Lahan 21,7 Juta Hektare untuk Reforma Agraria

Jokowi akan Bagikan Lahan 21,7 Juta Hektare untuk Reforma Agraria

Bisnis | Selasa, 14 Maret 2017 | 19:06 WIB

Jokowi Minta SDM Sektor Industri di Jawa Timur Diperkuat

Jokowi Minta SDM Sektor Industri di Jawa Timur Diperkuat

Bisnis | Selasa, 14 Maret 2017 | 18:59 WIB

Jokowi: Perhatikan Nasib Petani Saat Mengatasi Efek Tembakau

Jokowi: Perhatikan Nasib Petani Saat Mengatasi Efek Tembakau

Bisnis | Selasa, 14 Maret 2017 | 18:51 WIB

Ketuanya Terseret Kasus e-KTP, Golkar Akui Ada Rumor Munaslub

Ketuanya Terseret Kasus e-KTP, Golkar Akui Ada Rumor Munaslub

News | Selasa, 14 Maret 2017 | 17:42 WIB

Kumpulkan Elite Lembaga Negara, Jokowi Bantah Bahas Korupsi e-KTP

Kumpulkan Elite Lembaga Negara, Jokowi Bantah Bahas Korupsi e-KTP

News | Selasa, 14 Maret 2017 | 14:47 WIB

Terkini

KPK Cecar Yaqut soal Barang Bukti Kasus Korupsi Haji yang Telah Dikumpulkan Penyidik

KPK Cecar Yaqut soal Barang Bukti Kasus Korupsi Haji yang Telah Dikumpulkan Penyidik

News | Sabtu, 20 Juni 2026 | 10:50 WIB

Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru Anak Miskin, Wamensos: Presiden Jalankan Amanat Konstitusi

Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru Anak Miskin, Wamensos: Presiden Jalankan Amanat Konstitusi

News | Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:18 WIB

Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta

Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:55 WIB

Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional

Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:33 WIB

Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!

Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:31 WIB

Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya

Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:15 WIB

Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama

Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:15 WIB

Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional

Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:02 WIB

Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:51 WIB

Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah

Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:42 WIB