Suara.com - Partai Golongan Karya (Golkar) dirumorkan di ambang perpecahan pendapat, setelah Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu Setya Novanto diduga terlibat serta menikmati uang hasil korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Rumor silang pendapat tersebut berpusar pada wacana perlu atau tidaknya menggelar muasyawarah nasional luar biasa (munaslub), untuk mengganti Setya Novanto yang diduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat bancakan e-KTP.
Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengakui ada rumor tentang munaslub tersebut.
"Ada rumor-rumor semacam itu. Tapi ‘hembusan’ rumor itu tidak besar. Kami akan mengantisipasi jangan sampai ada perpecahan, keretakan dalam soliditas Partai Golkar," kata Mahyudin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (14/3/2017).
Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, pada waktu yang sama, juga mengakui ada keinginan perorangan untuk mengusulkan munaslub.
Menurutnya, nama Novanto yang disebut-sebut dalam kasus korupsi e-KTP tidak bisa menjadi dasar pelaksanaan munaslub.
"Dalam rapat, kami membahas persoalan ini. Tapi kami meminta jangan terus beraksi secara membabi buta. Tidak ada secara kategoris (disebut-sebut nama Novanto dalam kasus e-KTP) masuk dalam dasar-dasar melakukan Munaslub," tutur Agung.
TERPOPULER
