Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis bulan depan dilakukan penandatanganan kontrak pengadaan blanko kartu tanda penduduk berbasis elektronik dengan perusahaan pemenang tender PT. Pura Barutama.
"Kami pelan-pelan mau lebih detail, tetapi kami optimis April depan sudah (penandatanganan) kontrak," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).
Saat ini, masih menunggu pencocokan harga setiap lembar e-KTP yang diaudit probity auditor atau auditor independen dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
Probity auditor masih dalam proses menghitung harga setiap keping blanko e-KTP yang merujuk penghitungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 2011 lalu, perhitungan KPK harga perlembar blanko tersebut Rp5.375.
Sementara itu, berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik pelelangan blanko telah selesai dengan permintaan sebanyak 7 juta keping senilai Rp92 miliar.
Pengadaan e-KTP dipastikan tidak terganggu, meski saat ini berlangsung penanganan kasus dugaan korupsi pembuatan e-KTP di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Tidak ya, saya kira kami tetap jalan. Saya kira perlu dicermati dengan baik per hari ini sudah 96, 10 persen yang merekam data kependudukan. Tetapi masih ada 4,5 juta yang sudah merekam belum dapat e-KTP nya, karena lelang 2016 saya batalkan. mudah-mudahan Maret-April ini sudah mulai," kata Tjahjo saat ditemui di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (15/3) kemarin.
Kendati begitu, Tjahjo mengakui bahwa dalam penanganan kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mempengaruhi kinerja para pejabat Kemendagri, khususnya yang terkait menangani e-KTP. Bahkan para pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dalam setahun terakhir banyak yang bolak-balik dipanggil KPK untuk diperiksa.
"Saya kira harus dipahami, cobalah kalau anda lihat ada 68 pejabat Kemendagri yang mengurusi Dukcapil, satu tahun bolak-balik dipanggil KPK. Jadi secara psikis juga mempengaruhi kerja, kami harus memahami itu," ujar dia.
Namun menurut Tjahjo, kinerja bawahannya dalam mengurusi e-KTP sudah optimal. Dia mengakui masih banyaknya warga yang belum mendapatkan blanko e-KTP karena kesalahannya sebagai Mendagri.
"Tapi secara prinsip bahwa mereka juga sudah optimal bekerja, targetkan di tahun ini selesai. Soal masih ada 4,5 juta belum dapatkan blanko e-ktp ya salah saya lah. Tapi ini demi pencetakan yang clean and clear, tidak ada mark up, tidak ada masalah di kemudian hari," terang dia.
TERPOPULER
