Saat menggelar rapat pimpinan Selasa (2/5/3017) kemarin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali membahas rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan pembangunan RS Sumber Waras tanpa menggunakan uang APBD DKI.
"Kita pingin ada satu sistem, pakai BUMN yang bangun. Kan itu ada Keppres yang mengatur tahun 2015 untuk infrastruktur, apalagi infrastruktur kesehatan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Ahok menjelaskan, pemerintah Jakarta nantinya akan mencicil biaya pembangunan RS Sumber Waras. Namun, dalam rapat kemarin belum diputuskan apakah pembangunanya menggunakan dana swasta atau dengan BUMN.
"Kan kalau ditotal (pembangunannya) Rp3 triliun lebih, kalau mau bangun 2.000 lebih ranjang, ada apartemennya lagi. Kita lagi cari formatnya," kata Ahok.
Menurut Ahok, infrastruktur kesehatan harusnya menjadi prioritas pembangunan. Apalagi, kata dia sudah ada Keputusan Presiden tahun 2015 untuk mempercepat pembangunan tersebut.
Cara kedua yang ia wacanakan adalah dengan menggunakan bantuan kajian dari Asian Development Bank. ADB mengkaji pembangunan dengan sistem kerjasama dengan swasta.
Ahok ingin agar rumah sakit untuk pengobatan stroke dan otak itu melakukan sistem tanggungan semesta. Secara pribadi, Ahok lebih cenderung menginginkan pembangunan RS Sumber Waras dilakukan BUMN.
"Kalau sudah swasta saya takutnya manfaat kelas 3-nya kurang. Kan kalau swasta inginya batas (pembayaran) 30 persen. Kita maunya kelas 3 batas (pembayaran) 90 persen sampai 100 persen. Karena lebih cocok dengan BUMN, kalau dia mau kita bayar," kata Ahok.
Baca Juga: Pengadilan Tolak Gugatan Sengketa Sumber Waras, Ini Reaksi Ahok
Diketahui, pembangunan RS Sumber Waras mangkrak karena sempat ada indikasi mark up terhadap pembebasan lahannya.
