Suara.com - Kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menganggap, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai langkah tepat. Langkah itu dilakukan sebagai respon atas desakan masyarakat yang mengkhawatirkan terancamnya Pancasila sebagai ideologi negara.
"Pembubaran HTI sangat tepat," kata Kepala Program Doktor Studi Kebijakan UGM Yogyakarta, Prof. Muhadjir Darwin dalam keterangan yang diterima Suara.com, Selasa (9/5/2017).
Menurut dia, komitmen pada ideologi negara Pancasila tidak bisa ditawar, dan wajib hukumnya bagi setiap warga negara menerima serta mematuhinya. Dia menilai, seharusnya sejak dulu organisasi keagamaan yang anti Pancasila itu dibubarkan.
"Sebenarnya langkah pembubaran ini terlambat dilakukan. Tetapi lebih baik dibanding membiarkan organisasi itu tetap hidup," imbuh dia.
Khilafah Islamiyah
Peneliti dari Program Studi Agama dan Lintas Budaya UGM, Mumtazah Kamilah dalam diskusi di kampus Program Sekolah Pascasarjana UGM, mengatakan, sebagai salah satu kelompok Islam fundamental, HTI memiliki usaha-usaha untuk melakukan purifikasi agama dan hendak mengundang-undangkan syariat Islam di Indonesia melalui ide Khilafah Islamiyah-nya.
Menurut dia, jika dilihat dari sudut pandang Pancasila dan pluralisme sebagai kondisi keber-agama-an di Indonesia, maka usaha HTI tersebut tidak sesuai dan akan mengancam persatuan NKRI. Karena itu, kata dia, rencana pemerintah untuk membubarkan HTI, merupakan sebuah langkah tepat.
"Alasannya, HTI dinilai telah menyerukan anti-Pancasila serta tidak mengakui eksistensi NKRI. Itu dapat dilihat dari konsep Khilafah Islamiyah yang diusungnya. Jelas, hal itu merupakan sebuah pelanggaran berat sebagai warga negara dan harus ditindak secara tegas," ungkap Kamilah.
Meski demikian, tambah dia, ada hal yang harus diperhatikan pemerintah setelah melakukan pembubaran HTI. Di mana pemerintah tidak hanya membubarkan dengan cara mencabut izin organisasi, tetapi juga melakukan pendampingan agar akar-akar HTI atau ormas lain yang berbeda ideologi dapat diminimalisir perkembangannya di Indonesia.
"Sehingga tidak mengancam persatuan NKRI di masa yang akan datang. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat," tutup Kamilah.
TERPOPULER
