Panitia khusus angket terhadap KPK menyelenggarakan rapat, Rabu (7/6/2017), untuk memutuskan susunan struktur pimpinan panitia.
Anggota pansus Bambang Soesatyo mendorong Fraksi PDI Perjuangan ikut memimpin panitia. Politikus Partai Golkar menilai anggota Fraksi PDI Perjuangan layak duduk di posisi pimpinan karena memiliki anggota terbanyak yang bergabung di pansus yaitu enam orang.
"Kami dorong PDI Perjuangan sebagai partai yang memiliki anggota terbanyak di pansus," kata Bambang di DPR, Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Setelah susunan kepanitiaan terbentuk, Bambang berharap mereka berkerja secara transparan sehingga pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul bisa terjawab dengan baik. Menurut Bambang pansus ini dibentuk dan disetujui dalam rapat paripurna pada 30 April 2017 untuk membenahi dan memperkuat KPK.
Hak angket muncul pertamakali ketika berlangsung rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi III DPR pada 19 April 2017.
Komisi III menginginkan KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap anggota Fraksi Hanura Miryam Haryani terkait kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik. Tapi, KPK menolak karena rekaman menjadi bagian dari materi pemeriksaan. KPK menekankan bahwa rekaman tersebut bisa dibuka hanya di dalam pengadilan.
Itulah kemudian, sejumlah anggota komisi mengusulkan penggunaan hak angket. Hak angket disahkan pimpinan paripurna Fahri Hamzah, meskipun ketika itu hujan interupsi.
Saat ini sudah lima fraksi yang mengirimkan nama untuk bergabung ke pansus terhadap KPK.
1. Fraksi PDIP
Masinton Pasaribu
Eddy Kusuma Wijaya
Risa Mariska
Adian Yunus Yusak
Arteria Dahlan
Junimart Girsang
2. Fraksi Golkar
Bambang Soesatyo
Adies Kadir
Mukhammad Misbakhun
John Kennedy Azis
Agun Gunanjar
3. Fraksi PPP
Arsul Sani
Anas Thahir
4. Fraksi NasDem
Taufiqulhadi
Ahmad HI M. Ali
5. Fraksi Hanura
Dossy Iskandar
Anggota pansus Bambang Soesatyo mendorong Fraksi PDI Perjuangan ikut memimpin panitia. Politikus Partai Golkar menilai anggota Fraksi PDI Perjuangan layak duduk di posisi pimpinan karena memiliki anggota terbanyak yang bergabung di pansus yaitu enam orang.
"Kami dorong PDI Perjuangan sebagai partai yang memiliki anggota terbanyak di pansus," kata Bambang di DPR, Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Setelah susunan kepanitiaan terbentuk, Bambang berharap mereka berkerja secara transparan sehingga pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul bisa terjawab dengan baik. Menurut Bambang pansus ini dibentuk dan disetujui dalam rapat paripurna pada 30 April 2017 untuk membenahi dan memperkuat KPK.
Hak angket muncul pertamakali ketika berlangsung rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi III DPR pada 19 April 2017.
Komisi III menginginkan KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap anggota Fraksi Hanura Miryam Haryani terkait kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik. Tapi, KPK menolak karena rekaman menjadi bagian dari materi pemeriksaan. KPK menekankan bahwa rekaman tersebut bisa dibuka hanya di dalam pengadilan.
Itulah kemudian, sejumlah anggota komisi mengusulkan penggunaan hak angket. Hak angket disahkan pimpinan paripurna Fahri Hamzah, meskipun ketika itu hujan interupsi.
Saat ini sudah lima fraksi yang mengirimkan nama untuk bergabung ke pansus terhadap KPK.
1. Fraksi PDIP
Masinton Pasaribu
Eddy Kusuma Wijaya
Risa Mariska
Adian Yunus Yusak
Arteria Dahlan
Junimart Girsang
2. Fraksi Golkar
Bambang Soesatyo
Adies Kadir
Mukhammad Misbakhun
John Kennedy Azis
Agun Gunanjar
3. Fraksi PPP
Arsul Sani
Anas Thahir
4. Fraksi NasDem
Taufiqulhadi
Ahmad HI M. Ali
5. Fraksi Hanura
Dossy Iskandar
